Senin, 21 Januari 2019 12:46

Muluskan RDTR Meikarta, Iwa Karniwa Disebut Minta Rp 1 M

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang kasus dugaan suap izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (21/1/2019). 
Sidang kasus dugaan suap izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (21/1/2019).  [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengatasnamakan Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa meminta Rp 1 miliar untuk mempercepat proses rekomendasi dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap izin proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, Fitradjaja dan Taryudi di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (21/1/2019). 

Baca Juga : Wow, Komitmen Fee Dugaan Suap Meikarta Capai Rp 20 M

Dalam sidang dengan agenda kesaksian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan enam orang saksi.
 
Dalam kesaksiannya Neneng Rahmi, yang merupakan Kabid Tata Ruang PUPR Kab Bekas itu menyebutkan, dalam proses mengeluarkan RDTR dirinya selalu melapokan ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Termasuk adanya permintaan dari DPRD Bekasi dan Sekda Provinsi Jabar. 

"Bisa dijelaskan itu soal permintaan oleh Pemprov Jabar," tanya JPU KPK I Wayan Ryana. 

Baca Juga : Sekda Jabar dan Mendagri Mengemuka di Sidang Kasus Dugaan Suap Meikarta

Neneng pun mengaku saat menerima laporan dari Kasi Penataan Ruang PUPR Hendry yang menyebutkan proses perizinan berhenti di Pemprov. Kemudian dia menyebutkan ada link di DPRD Bekasi Sulaiman, Waras di DPRD Jabar dan Pemprov Iwa Karniwa. 

"Kemudian ada pertemuan di rest area tol, antara saya, Hendry,  Pak Sulaiman (DPRD Bekasi), Pak Waras (DPRD Jabar), dan Sekda Jabar Iwa Karniwa," katanya.

Baca Juga : Tanda Tangan Izin Meikarta Berhadiah Uang

Namun, Neneng mengaku tidak ikut melakukan negosiasi. Dari keterangan Hendry menyebutkan, Sekda Jabar meminta Rp 1 miliar untuk percepat RDTR, apalagi saat itu juga menjelang Pilgub. 

"Mereka minta Rp 1 miliar, jelang Pilgub dan untuk proses RDTR," ujarnya. 

Neneng pun mengaku baru menyerahkan Rp 900 juta dan itu diserahkan sebanyak dua kali. Sementara Rp 100 juta lagi belum diserahkan. 

Hingga kini sidang pemeriksaan saksi masih terus berlanjut.

Baca Lainnya