Limawaktu.id - Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi Partai NasDem menilai, rencana pinjaman Rp 600 miliar lebih Pemkot Cimahi sulit masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Sebab, rencana peminjaman yang digulirkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna itu terkesan mendadak. Bahkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah dibulatkan Badan Anggaran (Banggar) Kota Cimahi.
"Ini tidak mungkin dimasukan didalam (APBD) Perubahan 2019. Bahkan kata saya di murni (2020) pun tidak mungkin," kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Kota Cimahi, Enang Sahri saat ditemui di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Kamis (22/8/2019).
Dikatakan Enang, sah-sah saja Pemkot Cimahi mengajukan pinjaman daerah sebab sudah diatur dalam undang-undang. Hanya saja, kata dia, untuk saat ini pihak eksekutif harus menempuh dulu perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sebab, dalam dokumen perencanaan kerja Pemkot Cimahi itu sama sekali tidak tercantum tentang pinjaman daerah. Hanya saja, memang ada pengembangan seputar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat yang menjadi objek dari rencana pinjaman tersebut.
"Solusinya adalah dirubah dulu RPJMD-nya, masukan dalam RKPD. Di perubahan 2020 itu (pinjaman) kemungkinan bisa masuk. Kalau murni 2020 gak mungkin," tegas Enang. Atas dasar pertimbangan dan berbagai alasan itu, lanjut Enang, Partai NasDem sementara ini menolak masuk dalam APBD 2020. "Kalau saat ini kita masih menolak masuk dalam KUA-PPAS saat ini," tandasnya.
Hal senada ditegaskan Edi Kanedi, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Cimahi. Untuk saat ini, kata dia, pihaknya tidak akan menyepakati rencana pinjaman daerah sebesar Rp 600 miliar lebih itu. "Fraksi Demokrat belum sepakat. Yang membuat kita berat, ya membebani APBD," ujar Edi.
Selain akan membebani APBD, belum dirubahnya RPJMD dan RKPD juga menjadi alasan Partai Demokrat Kota Cimahi belum menyetujui rencana pinjaman itu. Sebab, pihaknya khawatir jika mekanisme itu belum ditempuh malah akan menjadi malapetaka dikemudian hari.
"Ada kekhawatiran tujuan baik tetapi salah jalan. Kalau umpamanya sepakat takutnya Cimahi malah salah ambil langkah. Kalau salah kan yang malu bukan eksekutif saja kami (DPRD) juga malu," tegas Edi. Selain Partai NasDem dan Demokrat, sebelumnya juga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cimahi juga terang-terangan sementara ini menolak rencana pinjaman daerah itu.