Limawaktu.id, Jakarta – Kementreian PANRB diberikan mandat oleh presiden untuk melakukan pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan, mandat tersebut diberikan suai dengan Instruksi Presiden No. 8/2025.
“Kementerian PANRB diberikan mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia,” ungkap Rini, dalam keterangan tertulis yang diterima LImawaktu.id, Jum’at, 16 Mei 2025
Menurut dia, Sekolah Rakuyat akan berada dibawah naungan Kementerian Sosial, yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas.
“Kami sudah melakukan pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Menengah dan Kementerian Sosial dengan menyepakati skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, “ kata Rini.
Selanjutnya, kata dia skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang sudah disusun nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum nantinya diaplikasikan dalam memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.
“Kementerian PANRB memastikan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat dapat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan,” tuturnya.
Sementara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden," ujarnya.
Mensos mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 65 titik di Indonesia yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
"Jadi insyaallah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru yang ada utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," pungkasnya.
