Jumat, 20 Oktober 2017 17:06

Meminimalisir Pencemaran Limbah Industri, DLH Kab. Bandung Gelar Penegakan Hukum Lingkungan

Meminimalisir Pencemaran Limbah Industri, DLH Kab. Bandung Gelar Penegakan Hukum Lingkungan
Meminimalisir Pencemaran Limbah Industri, DLH Kab. Bandung Gelar Penegakan Hukum Lingkungan [limawaktu]

Limawaktu.id, - Untuk menciptakan Sungai Citarum terbebas dari limbah Industri, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, menggelar sosialisasi prosedur penegakan hukum lingkungan, yang dilaksanakan di IPAL Cisirung, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jumat (20/10/2017).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kusumah mengatakan, pihaknya akan terus menekankan pembinaan berkelanjutan guna meminimalisir dampak lingkungan akibat pencemaran limbah industri. Hal tersebut, katanya, berdasarkan arahan Bupati Bandung, Dadang M Naser.
"Sehingga, progres yang dilakukan oleh kami saat ini yaitu mengecam bagaimana industri mampu menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan terhadap lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung," kata Asep.

Dia pun mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan pengawalan kepada industri, dari mulai pengumpulan dokumen lingkungan, perizinan dan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Setelah dilakukan tiga pengawalan tersebut, industri diharuskan melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan. "Tetap harus dilakukan pembinaan berkelanjutan, agar industri tidak sembarang membuang limbah," ungkapnya.

Asep juga menegaskan, pihaknya akan melakukan penegakan dan sanksi terhadap pelaku pencemaran, sehingga ada beberapa langkah yang mesti ditempuh yaitu pantauan peristiwan pencemaran di lokasi dan proses investigasi. Jika benar terbukti, maka ada beberapa sanksi salah satunya penghentian operasional industri. "Ada alasan kembali untuk beroperasi dengan perusahaan berkomitmen melakukan perbaikan administrasi IPAL," tegasnya.

Asep pun menjelaskan, Kabupaten Bandung, yang memiliki IPAL sebanyak 216 perusahaan, padahal, industri yang berada di Kabupaten Bandung dipastikan berada diangka 250-300 industri. Akibat tidak taat terhadap peraturan, tuturnya, pihaknya telah melakukan penutupan 200 saluran by pass yang langsung menuju aliran sungai Citarum. Selain itu 24 industri pun turut diberi sanksi karena terbukti melakukan pencemaran.

"Untuk menuntaskan hal ini kami telah melakukan sosialiasi dampak lingkungan di beberapa kawasan industri seperti Majalaya, Cisangkuy dan Dayeuhkolot," jelasnya. (lie)*

Baca Lainnya