Senin, 14 Mei 2018 14:04 Advertorial

Mampukah SPPT PBB Revisi Hapuskan Piutang PBB yang Menembus Rp 148 Miliar?

Reporter : Fery Bangkit 
Petugas Bank Menunjukan SPPT PBB Baru.
Petugas Bank Menunjukan SPPT PBB Baru. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cimahi mencatat piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini telah menembus angka Rp 148 miliar.

Jumlah tersebut cenderung naik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp136 miliar.

Baca Juga : Bappenda Kota Cimahi Cetak 126 Ribu Revisian SPPT PBB Baru

Angka tersebut merupakan akumulasi sejak menerima pelimpahan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada 2013 silam.

"Memang jumlah piutangnya terus bertambah sejak 2013," kata Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Bambang Maulana, kepada wartawan, di Cimahi Technopark, Senin (14/5/2018).

Saat itu, pelimpahan pengelolaan PBB dari KPP Pratama ke Pemkot Cimahi memang disertai database wajib pajak, surat perjanjian kerja sama dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Akan tetapi, ada sejumlah masalah diantaranya double data wajib pajak dan alamat wajib pajak yang tidak jelas.

Hal tersebut diketahui sejak Bappenda Kota Cimahi melakukan pemukathiran data wajib pajak Kota Cimahi sejak tahun 2016. Tren piutang mengalami kenaikan terlihat setelah melakukan pemutakhiran.

Untuk mengurangi beban piutang PBB, kini Bappenda Kota Cimahi telah merevisi Surat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPT) PBB tahun 2018. Dalam SPPT PBB baru, dicantumkan piutang para wajib pajak.

Total ada 126 ribu lembar SPPT yang dicetak, yang disesuaikan dengan jumlah Wajib Pajak (WP).

Bambang mengharapkan, dengan Revisi SPPT PBB tersebut, jumlah piutang PBB sejak pelimpahan perlahan bisa dihapuskan. "Inginnya mah dihapuskan. 20 persen juga sudah lumayan," pungkasnya.

Baca Lainnya