Selasa, 1 Mei 2018 17:17

LEM SPSI Jabar fokus Perjuangkan Hak dan Kepentingan Buruh, tidak Terlibat Politik Praktis

Reporter : Jumadi Kusuma
Massa Aksi FSP LEM SPSI Jawa Barat longmarch dari monumen perjuangan rakyat jawa barat menuju kantor gubernur jawa barat, bandung 01 Mei 2018.
Massa Aksi FSP LEM SPSI Jawa Barat longmarch dari monumen perjuangan rakyat jawa barat menuju kantor gubernur jawa barat, bandung 01 Mei 2018. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Peringatan hari buruh Internasional atau May Day di Jakarta yang disinyalir ditunggangi kepentingan politik dukungan terhadap Capres 2019 menuai sorotan berbagai pihak dan dinilai elite buruh menjadi makelar politik untuk Pilpres 2019.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengklaim serekat pekerja yang dipimpinnya tetap konsisten memperjuangkan hak dan kepentingan buruh serta tidak terjebak dalam politik praktis dukung mendukung kandidat.

Baca Juga : May Day Kota Bandung Bukan Sesuatu yang Menyeramkan

"FSP LEM SPSI Jawa Barat sikap nya jelas tidak capres, pilkada gubernur, bupati maupun walikota, sebagaimana press release telah kami sampaikan kepada seluruh wartawan termasuk orasi saya hanya fokus masalah hak normatif dan kepentingan kaum buruh", tegasnya kepada limawaktu.id, Selasa (1/5/18).

Terkait isu politik yang dijadikan agenda dalam May Day oleh kelompok buruh lainya, Sidarta memandang hal itu urusan internal masing-masing.

Baca Juga : Peringati May Day, Ratusan Buruh Asal Bandung Barat akan ke Jakarta

"Kalau ada isu yang berbeda di daerah lain, atau pihak lain tentu kami tidak bisa ikut campur terhadap isu yang mereka bawa", jelasnya.

Dalam May Day kali ini yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, LEM SPSI Jabar menyatakan tuntutan kepada Gubernur Jabar, diantaranya:

Baca Juga : KASBI Cimahi Saat May Day: Pemerintah Sukses Menyengsarakan Buruh

Pertama, UMSK sampai sekarang masih menjadi polemik, karena belum adanya pedoman standar bagi kabupaten/kota di Jabar dalam bentuk regulasi. Untuk itu FSP LEM SPSI menuntut Gubernur Jabar segera menerbitkan Perda/Pergub yang mengatur peroses penetapan UMSK Jawa Barat.

Kedua, masih tingginya pelanggaran norma dalam hubungan kerja, maka FSP LEM SPSI menuntut Gubernur Jabar menerbitkan Perda/Pergub tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, imigrasi dan kepolisian agar lebih efektif dalam melakukan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, dimana sampai saat ini pengawasan ketenagakerjaan belum bisa berjalan efektif.

Sidarta berharap semangat May Day jangan hanya menjadi ritual tahunan.

"May Day harus menjadi ajang silaturahmi dan refleksi bagi seluruh stakeholder perburuhan untuk memperbaiki hubungan industrial di Indonesia agar perusahaan maju, buruh sejahtera dan pemerintah berwibawa," pungkasnya.

Baca Lainnya