Sabtu, 9 Februari 2019 14:06

Lab DLH Kota Cimahi, Dibuat Karena Kebutuhan atau Sekedar Menggugurkan Kewajiban Undang-undang Saja?

Reporter : Fery Bangkit 
Seorang Analis Tengah Memeriksa Kualitas Air di Lab DLH Kota Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah.
Seorang Analis Tengah Memeriksa Kualitas Air di Lab DLH Kota Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Labolatorium Dinas Lingkungan Hidup (Lab DLH) Kota Cimahi dibentuk tahun 2009.

Dasar pembentukan Lab di Kota Cimahi itu merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki labolatorium sendiri.

Baca Juga : Ini Jumlah Pabrik yang Terkena Sanksi di Kota Cimahi

Sementara syarat-syaratnya merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 06 Tahun 2009 tentang Labolatorium Lingkungan. Lab DLH Kota Cimahi saat ini berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah.

Sejak dibangun sembilan tahun lalu, operasionalnya tak langsung berjalan. Dibangunnya lab itu disebut memang karena kebutuhan dan sesuai Undang-undang pun daerah harus memiliki lab sendiri. Sebab belum mengajukan akreditasi dan belum adanya personel, termasuk Analis, lab pun sempat mangkrak atau dibiarkan.

"Tahun 2009 itu baru berdiri, belum akreditasi, belum ada personel," kata Kepala DLH Kota Cimahi, Mochamad Ronny, saat ditemui di Lab DLH Kota Cimahi, belum lama ini.

Enam tahun berselang, atau tepatnya tahun 2015, barulah Pemerintah Kota Cimahi kembali menggarap Lab DLH. Termasuk mengajukan akreditasi. Tahun 2017, barulah terbit akreditasinya. Artinya, lab boleh beroperasi.

"Akreditasnya tergolong cepat," ucap Ronny.

Namun, meski sudah mendapat akreditasi, Lab DLH Kota Cimahi lantas tak langsung beroperasi. Entah kenapa. Barulah April 2018, lab itu beroperasi menerima pengujian limbah, dengan 14 personel. Fasilitas yang dibuka barulah pengujian kualitas air, seperti menguji kualitas baku mutu dan sebagainya.

Tahun pertama beroperasi, target yang dicanangkan pun cukup besar. Yakni Rp 2 miliar bisa didapatkan, dan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi.

Ronny menjelaskan, target itu diusung sebab pihaknya meyakini bahwa perusahaan besar di Cimahi bakal melakukan pengujian di Lab DLH Kota Cimahi. Tapi kenyataannya, target itu meleset. PAD yang didapat hanya sekitar Rp 138 juta dari April-Desember 2018.

"Jadi target Rp 2 miliar itu pada kondisi semua perusahaan uji lab nya di lab Kota Cimahi asumsinya. Kenyataannya tidak seperti yang diasumsikan," jelasnya.

Lab DLH Kota Cimahi Kalah Saing atau Kalah Pengalaman?

Ronny mengatakan, di wilayah Bandung Raya ini ada pilihan lab serupa yang sudah terakreditasi. Baik milik pemerintah maupun lab swasta. Kebanyakan perusahaan di Cimahi, kata dia, sudah berlangganan dengan lab-lab yang sudah beroperasi duluan di Bandung Raya. Hanya ada sekitar 30 perusahaan yang berlangganan ke Lab DLH Kota Cimahi.

Jika kenyataan seperti itu, artinya Lab DLH Kota Cimahi seperti kalah star dan promosi dengan lab-lab lain. Sebab, dibangun sejak 2009, tapi malah beroperasinya beberapa tahun kemudian. Cukup lama lab dibiarkan.

Pihaknya sudah mencoba menawarkan berbagai variasi agar Lab DLH Kota Cimahi lebih diminati. Sebab, jika mengandalkan aturan, seperti mewajibkan perusahaan untuk uji lab di Kota Cimahi rasanya cukup sulit. Mengingat lab ini sama saja dengan jasa usaha, yang harus mengedepankan daya saing.

"Kita sudah coba harga pelayanan lebih murah. Di sini uji lab nya bisa parsial, kalau di tempat lain harus paket. Uji samplingnya juga gratis untuk saat ini," bebernya.

Tahun ini, lanjut Ronny, malah pihaknya berencana untuk meningkatkan pelayanan. Direncanakan akan ada alat pengujian kualitas udara. Akreditasinya dilakukan tahun depan. Penambahan fasilitas baru itu untuk menambah daya saing agar pendapatan pun jadi bertambah.

"Jadi ini harus terus menerus untuk dipromosikan dan meningkatkan daya saing," tandasnya.

Baca Lainnya