Limawaktu.id, Jakarta – Kasus keracunan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), menjadi pertanda proses pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.
Menurutnya, program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan.
Terkait hal ini, Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera fokus pada investigasi penyebab keracunan serta peningkatan standar higienis dan sanitasi dapur MBG.
"Apabila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar," tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Selain itu, Nurhadi mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur. Misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Menurutnya, pembatasan penting untuk menjaga kualitas makanan.
"Kami mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur, misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Pembatasan ini penting agar kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan lebih mudah terjaga serta beban kerja penyedia lebih seimbang,” jelas Nurhadi.
Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal dalam beberapa hari terakhir akibat konsumsi makanan dari program MBG.
Kasus ini tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor. Para siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sesak napas. Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk diuji laboratorium guna memastikan sumber kontaminasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menyatakan akan mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG di seluruh provinsi.
