Kamis, 23 November 2017 14:07

KNPI KBB: Segera Bangun Gedung DPRD

Reporter : Jumadi Kusuma
Ketua KNPI KBB Lili Supriatna selepas Rapat Paripurna DPRD KBB di Grand Hotel Lembang beberapa waktu lalu.
Ketua KNPI KBB Lili Supriatna selepas Rapat Paripurna DPRD KBB di Grand Hotel Lembang beberapa waktu lalu. [limawaktu]

Limawaktu.id,- Silang pendapat tentang pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait dengan mekanisme penganggaran proyek yang dipandang tidak sesuai dengan Perpres No. 54/2010 tentang Barang dan Jasa serta Permendagri No. 21/2011 tentang Tahun Jamak yang menyatakan bahwa masa waktu penganggaran tidak boleh lebih dari masa jabatan kepala daerah. Selain masalah tersebut, Pemkab. Bandung Barat juga tidak bisa memberikan jaminan menyangkut anggaran dan sumber-sumbernya.

Kebutuhan total anggaran pembangunan gedung tersebut sebesar 150 miliar rupiah, dan baru mendapatkan suntikan dana dari Pemprov Jawa Barat sebesar 30 miliar rupiah pada anggaran perubahan 2017. Untuk menggenapi anggaran tersebut sampai saat ini belum jelas.

Terlepas dari polemik tersebut, Ketua KNPI KBB Lili Supriatna, mendesak agar proyek pembangunan Gedung DPRD KBB di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, agar segera dibangun. "Peletakan baru pertama saja dulu, tidak apa-apa. Jadi gedung dewan itu wajib karena ini masuk kedalam visi cermat terakhir. Ini keberhasilan bupati. Persoalan nanti beresnya kapan silakan diatur, tapi kita KNPI mendorong kepada gubernur untuk memberi bantuan kepada gedung rakyat. Bila perlu ditambah fasilitasnya karena bukan hanya dipakai oleh dewan," ujar Lili.

Menurutnya, pembangunan gedung tersebut merupakan amanat Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan itu harus dilakukan. Terkait masalah melabrak aturan, "Ya itu kan hanya tinjau ulang masalah Kerjasama Operasi (KSO), yang menyangkut masalah pembayaran dalam sisi pembangunan, karena tahun jamak itu harus ada penjaminan".

Sementara terkait masalah anggaran dan sumbernya, Lili mengatakan, "Jika provinsi tidak menurunkan anggaran bisa digunakan anggaran yang kita punya. Kalau anggaran yang kita punya 17 atau 20 miliar, ya tanamkan aja dulu itu. Yang penting itu harus dilakukan, karena itu amanat Perda RPJMB, bukan keinginan bupati atau dewan, itu keinginan masyarakat Bandung Barat yang dituangkan dalam visi CERMAT," pungkasnya. (jk)