Selasa, 2 Januari 2018 20:10

Klarifikasi Pemkot Cimahi Soal Data PKH yang Dinilai Ganjil

Reporter : Fery Bangkit 
Program Keluarga Harapan.
Program Keluarga Harapan. [Net]

Limawaktu.id,- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi membantah adanya dugaan manipulasi data Program Keluarga Harapan (pkh) di RW 20 Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Kabid. Sosial DinsosP2KBP3A Kota Cimahi Agustus Fajar mengatakan, semua penerima sudah melalui verifikasi dan validasi data, sehingga dipastikan berhak menerima bantuan tersebut.

"Kami lakukan pemeriksaan data di lapangan, penerima PKH memenuhi syarat mendapat bantuan sesuai aturan," ujarnya, Selasa (2/1/2017).

Menurut Agustus, informasi yang disampaikan warga RW 20 beberapa waktu lalu tidak benar. Salah satunya soal warga yang sudah wafat namun masih tercantum dalam penerima PKH.

"Informasi dari pendamping sosial yaitu Herni Juharno dan Revi Dwi Yulinar dan semuanya masih hidup. Penerima PKH memiliki komponen PKH aktif (SMA, SD dan Balita) dan masih hidup," ungkapnya.

Dijelaskannya, pelapor kasus tersebut kepada DPRD Kota Cimahi tidak melakukan konfirmasi dengan pendamping PKH yang ditugaskan di kelurahan Cibeureum. "Hal ini perlu dilakukan karena secara periodik tiap bulan dilakukan pemutakhiran data KPM PKH oleh pendamping PKH," imbuhnya.

Agustus menegaskan, skema bantuan PKH dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dilakukan secara terbuka. "Kenapa pelapor sebut sembunyi-sembunyi? Setiap KPM sudah memiliki KKS (ATM kartu Kombo) untuk pengambilan bantuan langsung dilakukan oleh penerima manfaat ke ATM atau agen bank terdekat," katanya.

Pihaknya berupaya mengkonfirmasi kepada pihak yang mengatasnamakan warga yang melapor ke DPRD Kota Cimahi bernama Ita Novita (41 Tahun). "Kami berusaha melakukan konfirmasi dan klarifikasi, yang bersangkutan saat ini sedang di luar kota. Setelah dilakukan home visit kepada teman pelapor, ternyata yang dimaksud PKH oleh pelapor adalah yang mendapatkan beras saja. Jadi kemungkinan KPM BPNT non-PKH, bukan penerima PKH," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah warga RW 20 protes terhadap data PKH. Protes disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan. (kit)

Baca Lainnya