Limawaktu.id - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi mengakui masih ada ketimpangan angka kemiskinan antara desa dengan perkotaan di Jawa Barat.
Hal itu diungkapkannya disela-sela acara Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Pemerintah Desa Angkatan VII, VIII dan IX Tahun 2019 bagi Para Kepala Desa di Jawa Barat. Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum iti digelar di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Jln. Kolonel Masturi, Cimahi, Senin (15/7/2019).
"Jabar ini masih ada masalah. Pertama, angka kemiskinan desa dengan kota itu timpang. Di desa mencapai 10,7 persen di kota hanya mencapai (sekitar) 6 persen. Artinya sangat timpang," ungkap Dedi.
Kemudian, bebernya, ketimpangan selanjutnya terlihat pada angka digital antara desa dengan kota di Jawa Barat. Ketimpangan angka digital itu membuat posisi Jawa Barat hanya menempati urutan 11 di antara 33 provinsi se-Indonesia, di bawah D.I Yogyakarta, DKI Jakarta dan Kalimantan.
Dedi menjelaskan, ketimpangan itu bisa terjadi di Jawa Barat dikarenakan jarak dan potensi antara kota besar dengan desa sangat dekat, yang menyebabkan terjadinya urbanisasi dari desa ke kota.
"Nah ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sehingga ada arus urbanisasi juga muncul," ucapnya.
Untuk mengurangi ketimpangan itu, lanjut Dedi, pihaknya pun menggandeng para kepala desa untuk ikut pelatihan tata kelola pemerintah desa. Khususnya bagi kepala desa baru angkatan VII, VIII dan IX atau yang terpilih tahun 2018.
Salah satu tujuan dari pendidikan dan pelatihan 90 kepala desa ini, ungkap dua, untuk menyatukan visi dan misi 'Jabar Juara Lahir Batin' yang digagas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Termasuk yang menyangkut tata kelola pemerintah desa dan masyarakat.
"Kan ada beberapa program prioritas pak gubernur yang menyangkut tentang desa, itu juga harus diketahui. Tadi sudah dibentuk ada 3 kelas, pertanian, pariwisata dan UMKM. Makannya pembinaan ini lebih ada tata kelola desa," jelas Dedi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, tugas kepala desa adalah memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Untuk itu, ia mengingatkan agar mereka bekerja berdasarkan pengabdian pada masyarakat.
"Kita tahu tugas kepala desa adalah memberikan kenyamanan masyarakat pembangunan dan juga pelaksanaan pemerintahan di desa," pungkasnya.
