Jumat, 5 April 2019 15:21

Kenaikan Gaji ASN Timbulkan Kesan Miring bagi Petahana

Reporter : Fery Bangkit 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pengamat Pemerintahan dan Politik, Arlan Sidha mengatakan, kebijakan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) efektif menarik suara para abdi negara pada Pemilu 2019. 

Meski ASN tak bisa ikut berkampanye langsung karena dilarang, tapi mereka tetap memiliki hak pilih sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Baca Juga : Gaji ASN Naik 5 Persen, Berapa Duit yang Harus Dikeluarkan Pemkot Cimahi Setiap Bulan?

"Pastinya akan seperti (anggapan kenaikan karena ada unsur politis). Padahal ini memang bagian dari program pemerintah yang sudah menjadi kewajiban pemerintah memenuhinya dan menjadi hak untuk ASN," ujar Arlan saat dihubungi via pesan singkat, Jumat (5/4/2019).

Dikatakannya, secara keseluruhan kenaikan gaji ASN sebesar 5 persen itu akan menimbulkan anggapan miring terhadap Presiden Joko Widodo. Sebab, kenaikan gaji ini bertepatan dengan tahun politik dimana Jokowi Widodo maju kembali menjadi Capres tahun ini.

"Konteks rappel kenaikan gaji memang akan menuai banyak anggapan miring terlebih pada saat Ini kita memasuki tahun politik," tegasnya.

Namun jika berpikir positif, lanjut Arlan, kenaikan gaji ini dirasa merupakan hal wajar. Sebab, kata dia, kenaikan upah itu memang sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi janjinya yakin kenaikan gaji 2019 sebesar 5%.

"Justru jika tidak dipenuhi (kenaikan gaji), pemerintah bisa menjadi raport merah pemerintah," tandas Arlan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana, mengatakan, kenaikan gaji 5 persen dari gaji pokok ASN tersebut telah diterima sejak 1 April 2019. Namun, kebijakan kenaikannya 5 persen berlaku untuk bulan Januari dan Februari.

"Jadi ketika ada aturan pemerintah pusat terkait harus membayar kenaikan gaji 5 persen kami sudah siapkan dan itu sudah cair, rapel sama Januari dan Februari" ujarnya.

Besarannya, kata Ahmad, komposisi kenaikan gaji yang diterima ASN itu berbeda-beda tergantung golongan, tunjangan dan gaji pokok dari masing-masing ASN tersebut.

"Itu diusulkan oleh masing-masing SKPD, kita sudah ada sistemnya dan sistem yang kita gunakan disini sistem gaji taspen," jelasnya.

Ia mengatakan, pembayaran rapelan kenaikan gaji untuk 4000 lebih ASN yang ada di Pemkot Cimahi tersebut menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sebesar Rp 22,9 miliar.

"Dari awal saat kita belanja tidak langsung meminta kepada SKPD untuk menyediakan acres (cadangan gaji pegawai) 2,5 persen untuk kenaikan pangkat, kenaikan tunjangan berkala termasuk kenaikan gaji," tandasnya.

Baca Lainnya