Limawaktu.id, Kota Bandung – Kementerian Sosial membantah adanya dugaan penggusuran SLB Negeri A Padjadjaran Bandung, terkait dengan rencana pendirian Sekolah Rakyat di lokasi Sentra Wyata Guna, Jalan Pajajaran Kota Bandung.
“Kami tetap berkomitmen mendukung pendidikan inklusif di SLBN A Padjadjaran, Bandung, yang saat ini berlokasi di area Sentra Wyata Guna, “ terang Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, diakun resmi Kementrian Sosial, Sabtu, 17 Mei 2025.
Bahkan pihaknya menampik isu yang menyebutkan adanya pengusiran terhadap siswa SLBN A Padjadjaran. Ia memastikan tidak ada kebijakan dari Kemensos yang mengarah ke sana.
“Kalau sekarang muncul isu mau dipindahkan atau diusir, itu tidak benar sama sekali. Kami justru mengakomodasi semua pihak,” tegas Supomo.
Dia menjelaskan, Kementerian Sosial mendukung usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar fasilitas Sentra Wyata Guna dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berbagai kepentingan, termasuk pendidikan dan rehabilitasi sosial.
“Kami mengakomodasi usulan dari Pemprov Jawa Barat. Bangunan di Sentra Wyata Guna bisa digunakan bersama: untuk SLB, Sekolah Rakyat, dan layanan rehabilitasi sosial tetap berjalan,” jelas Supomo.
Diberitakan Limawaktu.id sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Bandung mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung) untuk segera menghentikan dugaan penggusuran terhadap Sekolah Luar Biasa Negeri ( SLBN) A Pajajaran di Kota Bandung.
“ Pemerintah diminta meninjau ulang rencana pembangunan Sekolah Rakyat agar tidak merugikan kelompok rentan, serta menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, “ terang Ketua DPC GMNI Kota Bandung, Irvan Fadillah Ramadhan, dalam siaran pers yang diterima Limawaktu.id, Sabtu, 17 Mei 2025.
Menurutnya, Sebagai organisasi perjuangan kaum marhaenis, DPC GMNI Bandung menyatakan solidaritas penuh kepada siswa, guru, dan keluarga besar SLBN A Pajajaran. DPC GMNI Bandung akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu menolak ketidakadilan ini.
“ Kami menyatakan sikap tegas mengecam keras tindakan penggusuran Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Jalan Pajajaran Kota Bandung. Penggusuran ini dilakukan demi kepentingan pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari program pemerintah pusat,” katanya.
Dia menjelaskan, langkah tersebut tidak hanya mencederai prinsip keadilan sosial, tetapi juga merupakan bentuk abai terhadap hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan yang layak dan inklusif.
“Kami sangat menyayangkan tindakan penggusuran terhadap SLBN A Pajajaran. Sekolah ini merupakan tempat belajar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Menggusurnya demi program lain—sekalipun itu bernama Sekolah Rakyat—adalah bentuk kelalaian negara dalam memenuhi hak dasar warganya yang paling rentan, terlebih tindakan ini adalah bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi” jelas Irvan.
Lebih lanjut, DPC GMNI Bandung menilai bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lembaga pendidikan yang sudah eksis, terlebih yang melayani penyandang disabilitas. Irvan menambahkan bahwa pembangunan seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat.
“Pemerintah seharusnya mencari solusi alternatif tanpa harus menggusur sekolah yang sudah berdiri puluhan tahun bahkan SLBN A Pajajaran Kota Bandung ini sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan telah berjasa besar dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak penyandang disabilitas. Ini adalah ironi dari pembangunan jika justru mengorbankan mereka yang selama ini luput dari perhatian,” katanya.
