Jumat, 1 Desember 2017 16:14

Keluhan Penghayat Kepercayaan di Cimahi Pasca Putusan MK

Reporter : Fery Bangkit 
Kartu Tanda Penduduk salah seorang Warga Cireundeu Cimahi.
Kartu Tanda Penduduk salah seorang Warga Cireundeu Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Meski kini penghayat kepercayaan di Indonesia sudah diakui negara, namun tetap saja belum membuat penghayat kepercayaan di Kota Cimahi merasa lega.

Pasalnya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan sejumlah penghayat kepercayaan soal Pasal 61 ayat 1 dan 2 serta Pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-Undang (UU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), mereka belum menemui kejelasan kapan kepercayaan mereka bisa dicantumkan dalam sejumlah administrasi kependudukan.

Neneng Suminar (36), salah satu penghayat kepercayaan 'Sunda Wiwitan' dari Kampung Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi menuturkan, hingga kini belum ada sosialisasi dari pemerintah terkait kejelasan status pencantuman keyakinan mereka.

"Dari pemerintah mah belum ada. Sampai saat ini masih menanti kejelasan. Di KTP masih strip (-)," katanya, Jum'at (1/12/2017).

Penghayat aliran kepercayaan 'Sunda Wiwitan' di Kampung Cireundeu berkisar 99 keluarga atau setara 400 jiwa. Mereka tersebar di RT 2 ,3, 5 RW 10, ada juga yang berdomisili di luar daerah karena alasan bekerja dan lainnya.

Dikatakan Neneng, setelah MK mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan, ia langsung mengajukan perubahan keterangan dalam Kartu Keluarga (KK). Keinginan tersebut sudah diajukan ke pihak RT setempat, namun belum ada tindaklanjut.

"Di KK masih Islam, pengen berubah jadi penghayat kepercayaan," tandasnya.

Asisten Pemerintahan  dan Kesejahtraan Rakyat Kota Cimahi, Maria Fitriana menjelaskan, pihaknya masih menunggu aturan yang jelas dari pemerintah terkait juklak-juknis terbaru soal pengisian penghayat kepercayaan dalam sejumlah administrasi kependudukan.

"Ini yang mungkin perlu penajaman di pusat. Di pusat juga saya yakin lagi menggodog ini. Kalau daerah tinggal mendorong saja. Prosesnya kan panjang, gak bisa semudah itu," kataya.

Dikatakannya, pemerintah dipastikan harus mengubah sistem kependudukan. Sebab, dalam sistem yang lama, dalam kolom agama hanya memuat enam agama saja.

"Hanya tinggal menunggu saja dari pusat pelaksanannya seperti apa, karena tidak hanya bedampak pada KTP saja, berdampak juga pada KK, akte, surat nikah dan lainnya," pungkasnya. (kit)

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

Eummmm

1 Desember 2017 10:08 Balas