Ilustrasi Walani di Cikalong Wetan
Ilustrasi Walani di Cikalong Wetan [Fery Bangkit]
News

Kawasan Walini Dinilai Cocok jadi Ibukota Jabar

Limawaktu.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandung Barat mengklaim Kawasan Walani di Cikalong Wetan sangat ideal jadi pengganti Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mengkaji rencana pemindahan ibukota Jawa Barat dari Kota Bandung. Pihaknya menyasar tiga pilihan lokasi yakni Tegalluar di Bojongsoang, Walini di Cikalongwetan, dan di antara Segitiga Rebana (Cirebon-Kertajati-Patimban).

"Luas wilayah Ciwalini 4800 hekatare, jadi (ideal) kalau nanti dijadikan Ibukota Jabar karena ruangnya (wilayah) sangat memungkinkan," ujar Kepa Bappeda Bandung Barat, Asep Wahyu saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (29/8/2019).

Ia menilai, wilayah Walini memiliki keunggulan jika dibandingan dengan Tegelluar dan Segitiga Rebana. Seperti kondisi wilayahnya yang masih asri dan akan ditunjang dengan keberadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Tapi yang lebih tahu sisi keunggulan dari ketiga wilayah itu pasti Pemprov Jabar. Tapi saya kira Walini memiliki keunggulan dan karakter wilayah tersendiri," ujarnya.

Tak hanya itu, kelebihan lainnya kata Asep, kawasan Walini lahannya milik PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN) yang merupakan aset milik negera, sehingga hal tersebut bisa memudahkan untuk dijadikan lokasi ibukota.

"Intinya kalau penilaian subjektif kita, kawasan Walini itu memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingan dengan dua lokasi yang lainnya," ujar Asep. Disinggung terkait kondisi arus lalu lintas di Walini, Asep menyebutkan, disana tidak terlalu padat dan akses jalannya tidak terlalu sulit sebab dekat dengan jalan tol.

Namun terkait potensi bencana di kawasan Walini, kata dia, masih harus ada kajian kebencana yang lebih mendalam. Menurutnya untuk saat ini potensi bencana di daerah Kabupaten Bandung Barat masih didominasi pergerakan tanah. "Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) trase kereta cepat sudah masuk. Tapi untuk yang lainnya masih menunggu evaluasi, kalau pemerintah pusat membutuhkan bisa direvisi," pungkasnya

Baca Lainnya