Kamis, 24 Januari 2019 18:39

Kata Walhi Soal Pembangunan Perumahan di Kampung Adat Cireundeu: Khawatir Seperti Kasus Meikarta

Reporter : Fery Bangkit 
Gunung Gajah Langung, Di Atas Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Gunung Gajah Langung, Di Atas Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Wahana lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai, sikap labil DPRD Kota Cimahi soal izin perumahan Griya Asri Cireundeu patut cirugai.

Pasalnya, jauh sebelum pembangunan perumahan di RW 10 Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi dengan lantang mengaku kecewa dengan pemberian izin pembangunan itu.

Baca Juga : Gunung Gajah Langu Lanjut Digunduli, ini Dampak Negatif yang Bakal Terjadi

"Kita mendesak pemerintah agar mengkaji ulang. Kita minta dihentikan dan minta dicabut izin prinsipnya," ujar Dedi Kuswandi, Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, 24 April 2018.

Saat itu, pembangunan memang sempat dihentikan karena memang belum memiliki izin. Namun, kini pembangunan dilanjutkan lagi. Permasalahannya, kini kondisi lahannya yang tadinya berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini sudah dirusak alat berat.

Baca Juga : Sikap DPRD Cimahi Soal Penggundulan di Kampung Adat Cireundeu:Dulu Lantang Menolak, Kini Normatif Saja!

Saat dikonfimasi Kamis (24/1/2019), suara lantang penolakan pembangunan itu pun berubah 180 derajat. Dedi mengatakan, saat ini izinnya sudah keluar dan DPRD tak bisa berbuat banyak. Terlebih lagi, lahan Gunung Gajah Langu sekarang sudah digunduli pengembang.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan menilai, andai saja DPRD Kota Cimahi tegas mengakomidir penolakan warga dan memihak kepentingan lingkungan, seharusnya sikapnya tetap menolak proses perizinan itu.

Baca Juga : Izinkan RTH di Cireundeu Dirusak, Pemkot Dinilai Acuhkan Dampak Lingkungan

"Kekhawatiran kita, sikap DPRD ini melempem karena intervensi dari pengembang, pemerintah kota sehingga indikasi menuju ke arah adanya kolusi dan juga suap gratifikasi berpotensi kalau sampai sikap DPRD seperti ini," ujar Dadan saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (24/1/2019).

Menurutnya, terkadang proses perizinan yang cepat itu membuka potensi adanya suap, seperti yang terjadi di kasus proyek Meikarta. Sebab, kata Dadan, DPRD ini hanya memberikan keputusan normatif saja.

"Dalam arti, oh ini sesuai dengan tata urang, izin lengkap. Kemudian karena normatif yang dipakai, itu yang dinegosiasikan. Kita berharap DPRD tegas pada sikapnya," jelasnya.

Pihaknya sendiri sangat menyayangkan dengan adanya aksi penggundulan RTH di Kampung Adat Cireundeu. Sebab, kata dia, dampak negatif akan lebih banyak muncul. Selain mengurangi resapan air, potensi dampak bencana pun sangat dikhawatirkan.

"Harusnya itu dipertahakan mengingkat RTH di Cimahi kurang dari 30 persen. Harusnya ini yang ditegaskan DPRD kalau memihak kepada ketersediaan RTH di Cimahi," tandasnya.

Baca Lainnya