Jumat, 16 Maret 2018 18:34

Jika Taat Hukum, Pejabat Jangan Takut Digugat Soal Izin Lingkungan

Reporter : Jumadi Kusuma
Peneliti Senior Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina.
Peneliti Senior Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Konflik kepentingan antara ramah investasi versus ramah lingkungan seringkali terjadi dalam proses pembangunan di Indonesia yang berkaitan dengan ekplorasi sumber daya alam yang berdampak pada lingkungan sosial dan ekosistem alam.

Tidak sedikit konflik tersebut berakhir dalam perkara gugatan di pengadilan antara warga yang dirugikan dengan pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin dan pengusaha.

Terkait hal tersebut Peneliti Senior Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina mengatakan idealnya ramah investasi tapi tetap taat hukum agar tidak kalah jika digugat.

"Pendapat hukum dari para pakar tidak hanya mempertimbangkan aspek lingkungan saja, tapi juga melihat kebutuhan untuk membuka ruang-ruang investasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha", jelas Margaretha.

Menurutnya, Pemprov Jawa Barat kelihatan menggunakan cara-cara yang justru membuat kepastian hukum para investor makin kacau karena membuat ruang-ruang gugatan.

"Regulasi dan perilaku birokrasi itu komplementer. Regulasi yang tidak jelas ada diskresi dan bisa dilakukan selama sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik", pungkasnya saat diwawancara wartawan selepas Media Briefing di Tree House Cafe Jl. Hasanudin No.5 Coblong, Kota Bandung, Kamis (15/3/18).