Bandung (limawaktu.id),- Di era teknologi dan banjirnya informasi melalui sosial media, pemerintah berkewajiban melakukan penyaringan informasi. Beragam berita muncul tanpa filter, kerap kali membuat kegaduhan yang tidak perlu.
'Pemerintah provinsi dalam hal ini Diskominfo sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat tidak termakan berita bohong yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, " kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar Ahmad Hidayat kepada wartawan saat ditemui di Bandung. Minggu (17/7/2022).
Menurut Ahmad, Diskominfo harus komitmen menjaga lalulintas informasi, apalagi menjelang Pemilu 2024. "Seperti pengalaman pemilu 2019, banyak berita bohong yang beredar sampai pemerintah sedikit kelabakan dalam menahan derasnya informasi tersebut. Jika ada persiapan dari sekarang, maka pemerintah provinsi tidak akan terlalu kerepotan dalam menagkal berita bohong,” katanya.
Selain itu juga, Ahmad meminta kepada masyarakat agar mampu menyaring setiap informasi yang muncul. Artinya, tidak langsung percaya terhadap setiap informasi yang beredar dari sosial media. "Salah satunya untuk mengetahui kebenaran informasi, masyarakat bisa langsung mengecek melalui media online, " imbuhnya.
Oleh karena itu, Ahmad meminta Diskominfo Jabar menggandengan para insan media guna memerangi setiap berita bohong yang beredar.
“Harusnya sih bisa. Media online ini banyak sekarang. Coba gandeng mereka untuk menyerbu setiap pemberitaan bohong. Semakin banyak media online yang digandeng maka semakin bagus, karena masyarakat akan semakin banyak menerima informasi yang baik,” katanya.
