Rabu, 12 September 2018 19:25

Janji Wali Kota Cimahi Dikeluhkan Para RW Setiamanah

Reporter : Fery Bangkit 
Audiensi di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Rabu (12/9/2018).
Audiensi di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Rabu (12/9/2018). [Fery Bangkit / Limawaktu]

Limawaktu.id - Realisasi program Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna soal dana hibah Rp 100 juta/RW diprotes para RW di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Ketua RW 02, Sujadi mengatakan, dana hibah tersebut tidak akan cukup untuk pembangunan fisik karena dana Rp 100 juta itu tidak termasuk untuk ongkos pekerja ketika hendak digunakan untuk perbaikan insfratuktur di tingkat RW.

"Saya keberatan karena pekerja di Kota berbeda dengan pekerja dikampung yang biasanya kerja bakti secara sukarela dan tidak dibayar pun tidak masalah, tapi di kota masyarakatnya pada sibuk. Kalau tidak dikasih ongkos kerja kebutuhan keluarganya bagaimana," kata Sujadi saat usai menghadiri audiensi di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Rabu (12/9/2018).

Dalam Janji Politik Ajay, setiap RW totalnya hanya menerima Rp 72 juta karena sisanya harus digunakan untuk insentif yang lain, seperti insentif RW perbulan Rp 300 ribu, insenti RT perbulan Rp 200 ribu, insentif RW siaga perbulan Rp 100 ribu, insentif Posayandu perbulan Rp100 ribu, insentif Posbindu perbulan Rp 100 ribu, insentif PKK tingkat RW perbulan Rp 100 ribu dan insentif Linmas tingkat RT perbulan Rp 100 ribu.

Sementara untuk fasilitas pembangunan seperti Sarana Prasarana (Sarpras) dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan anggarannya sebesar Rp 72.500.000, maka secara keseluruhan anggaran itu Rp 100.850.000.

Untuk itu pihaknya melakukan audensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi untuk meminta solusi terkait permasalahan tersebut agar programnya bisa berjalan dengan baik.

Namun, ia mengatakan, meskipun sudah melakukan audensi, hingga saat pihak DPRD Kota Cimahi belum memberikan solusi lantaran pihaknya baru sebatas mengajukan untuk penambahan biaya bagi pekerja.

"Tadi baru diusulkan karena terkait perbaikan saluran air dan perbaikan jalan harus ada ongkos kerjanya, masa RW harus nombok, uangnya darimana," katanya.

Kendati demikian, pihaknya sudah mengajukan terkait dana hibah tersebut melalui pihak kelurahan sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, tetapi diharapkan ada dana tambahan untuk upah pekerja.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan, membenarkan audensi dengan forum ketua RW itu lantaran mereka keberatan terkait dan hibah Rp 100 juta yang hanya diterima Rp 75 juta per RW.

Menurutnya, dalam Perwal program Wali Kota tersebut tidak ada dana untuk pekerja, sehingga keiinginan mereka harus ada dana tambahan bagi pekerja.

"Jadi mereka bukan menolak tetapi keberatan untuk diteruskan karena tidak ada honor pekerja. Sehingga mereka tidak bisa meneruskan jika tidak ada honor tersebut," katanya.

Namun, ia mengatakan pihak DPRD Kota Cimahi akan menyelesaikan permasalah tersebut dan akan mengundang setiap Kepala Dinas dari Pemerintah Kota Cimahi pekan depan, karena ditakutkan program pemerintah ini terhambat dengan hal yang sepele.

Ia juga mengatakan, terkait bantuan RW ini, hingga saat ini belum ada yang cair karena Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya banyak yang ditolak.

Jika tidak diperbolehkan ada honor untuk pekerja, pihaknya menyarankan untuk mengganti Perwal yang penting tidak melanggar aturan agar program tersebut tetap berjalan.

"Untuk penerapannya tidak akan terganggu karena Perwal itu gampang hanya ada kebijakan di wali kota. Asal pak wali mau bisa jalan langsung," katanya. 

 

Baca Lainnya