Rabu, 6 Februari 2019 13:48

Jadi Saksi Kasus Meikarta, Anggota DPRD Bekasi Ungkap Fakta Terbaru

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang kasus dugaan suap izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (6/2/2019)
Sidang kasus dugaan suap izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (6/2/2019) [ferybangkit]

Limawaktu.id - Setelah beberapa kali disebut menerima suap perizinan Meikarta, Anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Perjuangan Sulaiman akhirnya dihadirkan menjadi saksi.

Dalam sidang kasus dugaan suap izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (6/2/2019), Sulaiman mengakui ada pemberian dari pihak Meikarta. Namun jumlahnya bukan Rp 1 miliar, melainkan Rp 3 miliar.

Baca Juga : Ditanya Duit Rp 1 M untuk Izin Meikarta, ini Jawaban Sekda Jabar

Dalam sidang kesaksian untuk Billy Sindoro cs itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tujuh orang saksi, dua di antaranya saksi diluar BAP, yakni anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dan anggota DPRD Bekasi Sulaiman. 

Sidang dimulai dengan kesaksian Sulaiman. Saat ditanya JPU KPK soal adanya pertemuan dengan Kabid PUPR Bekasi, Neneng Rahmi dan Henry Lincoln, Sulaiman pun mengakuinya. Henry dan Neneng Rahmi memintanya untuk ditemukan dengan Waras.

Baca Juga : Terus Mengelak, Sekda Jabar Disebut tak Kooperatif dalam Persidangan Kasus Meikarta

"Awalnya ketemu di KM 39, saya gak tahu soal apa. Setelah bertemu, akhirnya saya tahu mereka minta dipertemukan dengan Iwa (Sekda Jabar)," katanya.

Sulaiman mengaku tidak mengenal Iwa, makanya dia menghubungi Waras. Sekitar dua pekan setelah pertemuan di KM 39, kemudian ada pertemuan di KM 72 dengan Iwa, Neneng, Henry dan Waras.

Baca Juga : Dianggap Sah Jual Beli Jabatan, Dinas Sekdis PUPR Cirebon Dituntut 1,6 Tahun Penjara

"Saya dan Pak Waras tidak ikut. Yang ngobrol di dalam bertiga, Iwa, Neneng Rahmi dan Henry," katanya. 

JPU KPK Wayan Ryana pun menanyakan hasil pertemuan dan soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sulaiman mengaku awalnya tidak tahu karena tidak disampaikan, baru tahu soal RDTR setelah pertemuan di Gedung Sate, tepatnya di ruang kerja Sekda Jabar.

"Kalau soal adanya permintaan uang,?" tanya Ryana. 

Sulaiman mengaku baru mengetahui ada permintaan uang setelah pertemuan beres. Saat itu Sekda Jabar Iwa Karniwa memberitahukan kepadanya.

"Saya tahu ada (pemberian) saat Neneng dan Henry pulang. Iwa bilang ada titipan buat bikin banner. Karena saat itu (Iwa) mau nyalon, makanya saya pikir kaitannya dengan partai," ujarnya.

Dirinya baru tahu semua itu terkait RDTR setelah Neneng Rahmi dan Henry beberapa kali melakukan pertemuan dengan Sekda di Gedung Sate.

"Kapan uang itu diberikan dan berapa jumlahnya," tanya Wayan.

Sulaiman mengaku setelah sepekan pertemuan di Gedung Sate. Awalnya Sulaiman mengaku tidak tahu jumlahnya, hanya saja Iwa menyebutnya dengan kode angka tiga.

"Itu nanti ada pemberian banner untuk kita (dari Meikarta) sekitar tiga," katanya menirukan ucapan Iwa.

Didesak JPU, Sulaiman tidak mengakui jika yang dimaksud tiga adalah Rp 3 miliar. Kemudian JPU pun membacakan BAP Sulaiman yang menyebutkan tiga adalah Rp 3 miliar. Namun Sulaiman membantahnya, yang dimaksud tiga itu pemberian selama tiga kali.

Hakim ketua Tardi pun naik pitam, dia langsung menyemprot Sulaiman agar jujur. Bahkan memanggilnya ke depan untuk melihat dan membaca berkas BAP yang ditandatanganinya, dan akhirnya Sulaiman pun mengakuinya.

"Yang maksud tiga itu berapa. Kamu sini liat BAP, disini dinyatakan tiga itu Rp 3 miliar. BAP ditandatangani saudara kan, dan dibaca dulu. Benar tidak ini, yang dimaksud tiga Rp 3 miliar," katanya. Sulaiman pun mengiyakan.

Hingga berita ini diturunkan, sidang lanjutan dugaan kasus suap Meikartan masih berjalan.

Baca Lainnya