Kamis, 13 Desember 2018 16:49

Jadi Kendala Program Citarum Harum, Dansektor 12 Minta Bupati Terbitkan SE untuk KJA

Reporter : Fery Bangkit 
Kunjungan rombongan Bupati Bandung Barat di Kantor BPWC Cipeundeuy, KBB, Kamis (13/12/2018).
Kunjungan rombongan Bupati Bandung Barat di Kantor BPWC Cipeundeuy, KBB, Kamis (13/12/2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Dansektor 12 Satgas Citarum Harum, Kolonel Czi Satriyo Medi Sampurno meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk membuat Surat Edaran (SE) soal penertiban Kolam Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata.

Sebab, KJA dianggap masih menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan program Citarum Harum yang digagas Presiden Joko Widodo. Hingga kini proses penertiban KJA yang awalnya berjumlah 98.000 terus dilakukan oleh sejumlah kalangan termasuk dari Sektor 12 Waduk Cirata untuk mendukung program Citarum Harum.

Baca Juga : 'Ngeyel', Dansektor 21 Citarum Harum 'Cor' PT Tri Gunawan di Cimahi

"Proses penertiban KJA dalam mendukung program Citarum Harum terus berjalan, dan hingga kini pengurangannya sudah cukup besar," kata Kolonel Czi Satriyo Medi Sampurno saat menerima kunjungan rombongan Bupati Bandung Barat di Kantor BPWC Cipeundeuy, KBB, Kamis (13/12/2018).

Dia menyebutkan, lima desa yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah Desa Margaluyu, Margalaksana, Nanggeleng, Ciroyom, dan Desa Nyenang. Total KJA di lima desa itu ada sekitar 3.000 lebih dari total 98.000 yang terdata. Sementara yang diperbolehkan hanya 12.000 KJA, sehingga proses penertibannya memerlukan waktu dan diprediksi baru akan terealisasi pada tahun 2023 mendatang.

Baca Juga : Dianggap Bandel, Direksi dan Karyawan PT Nisshinbo Indonesia 'Nyebur' ke Sungai Cisangkan

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KBB, Unang Husni Thamrin mengaku pihaknya akan mendata peternak KJA terlebih dahulu secara menyeluruh, agar tidak ada masalah apapun ketika ditertibkan. Pasalnya tidak menutup kemungkinan pemilik KJA di Waduk Cirata adalah warga luar, sementara warga lokalnya hanya bekerja sebagai penunggu dan pemberi makan ikan.

"Ketika ditertibkan maka mereka yang mencari mata pencaharian di sini juga mesti alih profisi usaha dan itu sedang disiapkan. Yang jelas dampak produksi ikan pasti akan menurun, tapi kan kualitas air waduk jadi terjaga," imbuhnya.

Baca Lainnya