Rabu, 24 April 2019 16:51

Ini Nama-nama Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Jalan-Jembatan Cisinga

Reporter : Iman
Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali di Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Rabu (24/4/2019).
Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali di Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Rabu (24/4/2019). [limawaktu]

Limawaktu.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akhirnya menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan jalan dan jembatan di ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya. Kasus itu sempat melempem sekitar lima tahun.

Kelima orang tersangka merupakan dari unsur pejabat Pemkab Tasikmalaya dan swasta. Mereka, yakni BA selaku pengguna anggaran sekaligus Kepala Dinas PUPR Tasikmalaya tahun 2017, RR selaku PPK dan MM selaku Ketua Tim Teknis dan PPHP. Sedangkan dua tersangka lain berasal dari unsur swasta yakni DS dan IP.

"Kami sudah menggelar perkara atas kasus ini sehingga menetapkan lima orang tersangka. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru jika ada keterangan atau bukti tambahan," kata Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali di Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Rabu (24/4/2019).

Ia menjelaskan, penyidikan kasus tersebut memang cukup pelik dan memerlukan proses yang panjang. Pihaknya tak mau main-main dalam menentukan tersangka. Dalam prosesnya, penyidik memerlukan pemeriksaan dari ahli dan saksi dengan total 22 orang.

Lebih lanjut Abdul Muis Ali menambahkan, berdasarkan poses penyelidikan dan analisa ahli, diperoleh fakta bahwa ada selisih nominal anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih. Anggaran pada proyek Cisinga sendiri diketahui sebesar Rp 25 miliar.

"Berdasarkan penghitungan ahli fisik, ada selisih nilai pekerjaan sebesar Rp 4 miliar lebih. Itu merupakan kerugian negara," ujarnya.

Kelima tersangka, lanjut Abdul Muis Ali, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk saat ini para tersangka belum ditahan, namun ke depannya penahanan bisa dilakukan.

Sekedar informasi, kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan masyarakat. Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018 silam. Berdasarkan informasi kasus itu terjadi pada tahun 2017, atau pada saat Pemkab Tasikmalaya masih dipimpin Bupati Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar.

Pada tahun itu, Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai anggaran Rp 25 miliar. Namun dalam perjalanannya, pengerjaan jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi. Diduga ada mark up biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai aturan.

Baca Lainnya