Limawaktu.id - Target pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi sepanjang tahun 2018 hanya tercapai Rp 317 miliar atau 97 persen. Raihan itu meleset dari yang ditargetkan Pemerintah Kota Cimahi, yakni Rp 326 miliar.
Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mochamad Ronny menjelaskan, tak tercapainya target PAD tahun 2018 itu dikarenakan berbagai faktor. Di antaranya Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang belum tertagih.
"Payung hukum operasionalnya belum ada sehingga belum tertagih Rp 1 miliar," terang Ronny saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (7/1/2019).
Kemudian, ada retribusi jasa kesehatan juga yang tak tertagih tahun ini. Jumlahnya mencapai Rp 49 juta yang tertagih.
Ada juga retribusi Labolatorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yang pendapatannya tidak optimal. Dari Rp 2 miliar yang ditargetkan, yang tertagih hanya Rp 128 juta.
"Rp 1,8 miliar itu tak tertagih," ucapnya.
Diakui Ronny, melesetnya pendapatan dari Lab Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan ada kesalahan dalam menguji potensi. Awalnya, kata dia, pihaknya sangat optimis bahwa sekitar 200 perusahaan besar di Kota Cimahi bakal menguji lab-nya di unit milik pemerintah.
"Tapi ternyata tidak karena banyak lab di Indonesia yang menjadi rujukan," tutur Ronny.
Meski raihan PAD tahun 2018 tak mencapai target, namun Pemkot Cimahi menaikan target PAD tahun 2019. Tak tanggung-tanggung, naiknya pun mencapai Rp 118 miliar, dari Rp 326 miliar ditahun 2018 menjadi Rp 446 miliar ditahun 2019. Untuk meraihnya, pihaknya bakal menggenjot 17 kelompok penyumbang PAD yang ada di Kota Cimahi.
"Ada keinginan untuk meningkatkan kalkulasi keuangan daerah, belanja langsung di-push, insfrastuktur harus lebih banyak," jelasnya.
Salah satu sektor yang bakal digenjot ialah dari pajak, seperti pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PB). Disamping itu, ada juga pajak air tanah yang dinilai bakal meningkatkan PAD.
"Lalu, PPAD tergantung dari dana bagis hasil," tandasnya.
