Minggu, 2 Oktober 2022 19:50

Haris Yuliana: Kapolri dan PSSI Harus Bertanggung Jawab

Reporter : Iman Nurdin
Polri dan PSSI harus bertanggung jawab atas insiden di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu  (1/10).
Polri dan PSSI harus bertanggung jawab atas insiden di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10). [Istimewa]

Bandung (limawaktu.id),- Ketua DPW Gelora Jawa Barat Haris Yuliana merasa sedih dan turut berduka cita yang menimpa para supoter Arema dalam tragedi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

"Secara mendalam, saya ucapkan turut berduka cita untuk semua korban," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Haris menilai tindakan aparat kepolisian dalam menghadapi suporter Arema tidaklah tepat. Pasalnya dia menilai, kerusuhan terjadi di lapangan setelah pertandingan. Namun tembakan gas air mata dilakukan secara membabi buta termasuk ditembakan ke tribun penonton.

"Korban yang meninggal kebanyakan di tribun penonton, justru bukan suporter yang bertindak anarkis. Mereka panik susah keluar sampai tidak bisa bernapas, ada juga yang terinjak-injak karena panik," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Haris menilai, bahwa tidakan aparat ini bisa dikatakan pembantaian. Orang tidak bisa berbuat apa-apa tapi malah ditembak gas air mata.

"Para korban pasti panik dan ketakutan. Mereka datang ke stadion untuk hiburan, bukan untuk ribut-ribut," katanya.

Dia berharap Kapolri bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang dinilai sembrono.

"Saya berharap, Pak Kapolri bisa bertindak tegas terhadap anggotanya yang telah menembakan gas air mata ke tribun penonton"

Dalam kesempatan tersebut, Haris juga menyoroti kinerja PSSI yang seharusnya bisa berkaca dalam setiap pertandingan liga. PSSI juga harus bertanggung jawab atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang.

"Kejadian suporter kehilangan nyawa di Liga Indonesia bukan hanya sekali. Tapi berkali-kali. Ini seharusnya menjadi perhatian khusus PSSI," katanya.

Dia berharap, kedepan Ketua PSSI ini memang benar-benar ingin membenahi dunia sepakbola tanah air, bukan sebagai alat politik.

Baca Lainnya

Topik Populer