Rabu, 17 Oktober 2018 13:16

Hakim Tolak Permhononan Intervensi Dugaan Kasus Penistaan Pancasila

Reporter : Fery Bangkit 
sidang putusan sela gugatan pra peradilan Sukmawati atas diterbitkannya Surat Perintah  Penghentian Penyidikan (SP3) dalam dugaan kasus penghinaan Pancasila, di PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (17/10/2018).
sidang putusan sela gugatan pra peradilan Sukmawati atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam dugaan kasus penghinaan Pancasila, di PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (17/10/2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Bandung - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Bandung menolak pemohonan pihak termohon intervensi atau pengacara Rizieq Syihab dalam sidang gugatan pra peradilan Sukmawati Soekarnoputri Putri terhadap Polda Jabar. 

Hal itu terungkap dalam sidang putusan sela gugatan pra peradilan Sukmawati atas diterbitkannya Surat Perintah  Penghentian Penyidikan (SP3) dalam dugaan kasus penghinaan Pancasila, di PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (17/10/2018). 

Dalam putusannya, Razad menyatakan keberadaan pemohon intervensi akan menimbulkan masalah baru dalam aturan karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak mengatur soal termohon intervensi. Dengan demikian tanpa harus pembuktian tertulis, Pengadilan Negeri Bandung yang menangani praperadilan ini tidak bisa menerima termohon intervensi.

"Karena itu, permohonan dari termohon intervensi tidak dapat diterima," katanya.

Adapun pertimbangannya, yakni Pasal 77 Kuhap yang menyebut kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penerbitan SP3 atau penghentian penuntutan. Lalu, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian di Pasal 80 Kuhap menyebutkan permintaan pra peradilan terkait penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Di Pasal 79, permintaan pra peradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan diajukan oleh tersangka atau keluarganya.

"Intinya Kuhap tidak mengatur soal permohonan termohon intervensi dalam sidang pra peradilan. Kuhap sudah mengatur siapa saja yang bisa jadi pihak-pihak dalam pra peradilan serta proses beracaranya pun sudah diatur. Maka, kami berpendapat permohonan intervensi ‎tidak dapat diterima," ujarnya.

Usai membacaan putusan sela massa FPI langsung bereaksi kecewa dengan putusan tersebut. Sejumlah suara dengan nada cercaan terdengar di persidangan. 

Dalam sidang pra peradilan itu, Sukmawati Soekarnoputri diwakili Tim Pembela Pancasila selaku pemohon pra peradilan, Polda Jabar selaku termohon dan pengacara Rizieq Shihab sebagai termohon intervensi.  

 

Baca Lainnya