Limawaktu.id, Jatinangor - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memaparkan sejumlah strategi taktis dan kebijakan fiskal guna menghadapi tantangan anggaran di Jawa Barat. Dalam diskusi ilmiah yang digelar di Universitas Padjadjaran (Unpad), Dedi menguraikan langkah-langkah penyeimbangan antara penyelesaian infrastruktur, pelayanan dasar, hingga ketertiban umum.
Untuk mengatasi hambatan arus kas (cash flow) daerah, Dedi mengungkapkan rencana pengambilan opsi pinjaman daerah sebagai solusi sementara. Langkah ini diambil menyusul adanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Meskipun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini masih terbebani oleh cicilan utang peninggalan masa pandemi Covid-19, Pemprov Jabar berkomitmen untuk tidak menghentikan pembangunan,” ungkap Dedi, Selasa, 11 Agustus 2026.
Dedi menegaskan bahwa penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis tetap menjadi prioritas utama.
"Penyelesaian infrastruktur ini harus dituntaskan agar tidak mangkrak. Jika dibiarkan menggantung, hal itu justru berpotensi merugikan keuangan negara di masa depan," tegas Dedi.
Dedi menjelaskan, Kendati fokus pada pembangunan fisik dan pemulihan utang, Dedi memastikan alokasi belanja daerah terbesar tetap disalurkan untuk sektor pelayanan dasar. Sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan porsi anggaran tertinggi demi menjaga kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
Terkait sektor pendidikan, Dedi juga menyoroti pentingnya evaluasi kesetaraan akses. Dengan mendorong adanya penyesuaian kriteria bagi para penerima bantuan pendidikan atau beasiswa.
“Tujuannya adalah agar skema bantuan sosial tersebut menjadi lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan mahasiswa yang membutuhkan secara adil,” paparnya.
Sementara, menanggapi keluhan masyarakat mengenai polusi suara, Gubernur mengusulkan program pengadaan knalpot standar yang didanai oleh anggaran pemerintah maupun kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi langsung dan persuasif dalam menertibkan penggunaan knalpot bising di jalanan Jawa Barat tanpa harus memberatkan finansial warga.
