Cimahi - Kejadian ditangkapnya tiga wali kota Cimahi sejak berdiri 19 tahun lalu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola urusan publik.
Menurut Ketua Presidium Gerakan Pemuda Kota Cimahi Septian Anggi Suryana, Kota Cimahi merupakan kota yang tidak terlalu besar tetapi selalu menjadi sorotan publik, hal ini bukan karena Kota Cimahi mememiliki segudang prestasi, tetapi karena tiga kepala daerah Kota Cimahi tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kejadian tertangkapnya tiga wali kota Cimahi akan berdampak semakin rendahnya kepercayaan masyarakat dalam mengelola urusan public,” ungkapnya, disela aksi dukungan moral kepada Aaparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Cimahi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi, pada Jum’at (4/12/2020).
Dikatakannya, tertangkapnya tiga Walikota Cimahi tidak bisa dipukul rata dengan perilaku ASN yang korup, hal ini tidak bisa terbantahkan dengan fakta bahwa tidak ada ASN yang terlibat dalam kasus yang menyeret walikota.
“Aksi ini sebagai bentuk dukungan moral kami dan saya pribadi sebagai putra daerah berharap terhadap ASN agar tetap fatsun terhadap konstitusi,” katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Acil ini, Tertangkapnya Wali Kota justru harus menjadi momentum perbaikan bagi ASN agar menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayan publik yang bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memberikan pelayanan publik dengan baik, sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dia melanjutkan, sudah seharusnya ini menjadi harapan kita bersama bahwa siapapun kepala daerah yang akan memimpin Kota Cimahi untuk kedepannya, dengan terjadinya musibah ini harus menjadi pembelajaran yang berharga bagi kepala daerah supaya mematuhi konstitusi yang berlaku dan tidak serta merta melakukan rotasi dan mutasi ASN.
“Menempatkan ASN jangan berdasarkan like or dislike tapi harus memperhatikan analisis beban kerja (ABK), analisis jabatan (Anjab), dan merit system,” lanjut dia.
Acil berharap, agar kedepan tidak ada lagi birokrat yang menuhankan pimpinan/jabatan karena sejatinya atasan para birokrat ialah masyarakat, sedangkan walikota hanyalah user.
“Mengabdilah pada masyarakat, dengan mengabdi kepada masyarakat maka penilaian walikota pun tidak mungkin salah,” pungkasnya.
