Limawaktu.id, Kota Cimahi – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Cimahi meminta Wali Kota dan jajarannya menjaga prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik, dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD serta meminta agar defisit anggaran dikelola dengan hati-hati.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Kedailan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Cimahi Ayis Lavilianto, saat Rapat Paripurna Persetujuan RAPBD Kota Cimahi 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu, 26 November malam.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengamanatkan penggunaan anggaran tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan yang direncanakan sehingga tujuan bernegara melalui pelayanan publik dan pembangunan daerah yang baik dapat tercapai.
Menurut Ayis, Terkait Pendapatan Asli Daerah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan perlunya target yang realistis dan didasarkan pada data yang akurat serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan tetap mengedepankan legalitas, keadilan, dan transparansi.
“Dalam hal Belanja Daerah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti bahwasanya efisiensi anggaran sepatutnya diterapkan dengan bijak, memperhatikan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar sehingga efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Ayis.
Dia menjelaskan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan pentingnya program yang sejalan dengan visi dan misi daerah, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, pemerataan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
“Program-program ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Terkait dengan APBD Tahun 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan enem rekomendasi yaitu
1. Pemerataan akses pendidikan berkualitas artinya memastikan semua warga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang baik, termasuk untuk wilayah yang mungkin sebelumnya kurang terlayani. Anggaran untuk bantuan SPP dan DSP peserta didik SD dan SMP Swasta dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan memprioritaskan dana tersebut untuk program yang langsung berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. 5 SMP Negeri yang belum memiliki gedung sekolah, di tahun 2026 secara bertahap dibangun RKBnya mulai dari SMPN 14 semoga dapat berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan.
2. Peningkatan derajat kesehatan berarti, menyediakan layanan kesehatan yang lebih mudah dan ramah untuk dapat diakses serta berkualitas baik di Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Klinik.
3. Di bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, perlu dilakukan pengembangan ratusan UMKM yang ada di Kota Cimahi dengan meningkatkan daya saing Usaha, tidak hanya melalui pembinaan dan pelatihan namun juga membantu membuka ruang pemasarannya.
4. Peningkatan kesejahteraan sosial, diharapkan dapat dilaksanakan dg adil dan tidak mengabaikan masyarakat rentan dan disabilitas.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan lingkungan hidup, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Memperbaiki dan membangun infrastruktur kota seperti jalan, selokan, jembatan, utilitas, pengelolaan limbah dan sampah, serta fasilitas umum dan sosial (sekolah, rumah sakit, dan ruang publik) perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang berdasarkan data, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Ajuan pembangunan infrastruktur baik melalui musrenbang maupun pokir dewan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
6. Ketahanan bencana, perlu menjadi perhatian. Cimahi termasuk wilayah rawan bencana banjir, gempa juga cuaca ekstrim. Kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan edukasi perlu dilaksanakan secara sinergi antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat harus didukung dengan regulasi dan anggaran yang memadai.
