Limawaktu.id, Kota Cimahi – Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Demokrat DPRD Kota Cimahi meminta Pemkot Cimahi melakukan fokus utama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), serta Dinas Lingkungan Hidup mendapat sorotan dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Cimahi, terkait dengan Catatan Strategis pada Laporan Ketarangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.
Ketua Fraksi Partai Nasdem H. Enang Sahri Lukmansyah mengungapkan, pihaknya menyikapi soal Pendidikan Berkualitas dengan menekankan pentingnya optimalisasi sarana prasarana, seperti Ruang Kelas Baru (RKB) dengan kapasitas maksimal bisa menampung 32 siswa, dengan ventilasi yang baik, ketersediaan ruang bermain, serta fasilitas MCK yang layak.
“Selain bangunan fisik kami juga memandang Disdik perlu memiliki tenaga kependidikan yang mumpuni,” Ungkap Enang, kepada Limawaktu.id, Selasa, 28 April 2026.
Tak hanya itu, kata Enang, terkait Infrastruktur & Tata Ruang yang menjadi garapan Dinas PUPR, Fraksi Nasdem mendorong pengelolaan jalan yang terintegrasi sehingga memiliki kapasitas memadai sebagai penunjang utama kemajuan kota.
“Kami Fraksi Nasdem mendorong Pengelolaan jalan yang terintregrasi dengan penunjang lain nya agar memiliki kafasitas yang cukup,” katanya.
Dia menyebutkan, Cimahi memiliki Jalan 105 KM, namun masih ada jalan kota yang belum baik dengan lebar tidak memadai, fasilitas Pejalan kaki tidak memadai bahkan tidak ada.
“Maka perlu adanya pelebaran jalan di wilayah tertentu di tambah Fasilitas Draenase perkotaan yang masih semrawut hingga terjadinya genangan air di jalan dan di daerah tertentu Bahkan banjir yang belum terselesaikan,” sebutnya.
Sementara untuk DPKP, Fraksi Nasdem meminta dilakukannya peningkatan penataan, karena tingkat kepuasan masyarakat masih terasa kurang maka DPKP sebagai pemangku penataan wajah kota dan estetika nya perlu inovasi taman dan penerangan yang berkelanjutan.
DPKP juga perlu mengoptimalkan Fasos dan Fasum, dengan meningkatkan kepatuhan pengembang perumahan pada aturan jangan sampai mengganggu kenyamanan Kota dengan tidak tersedianya Fasos dan Fasum.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Sebagai pengelola Paru-paru kota, Fraksi Nasdem meminta mengoptimalkan kewajiban 20 persen Ruang terbuka Hijau ( RTH ), karena Kota Cimahi baru memiliki RTH 9 persen saja.
“Ini PR yang harus terselesaikan dengan mengoptimalkan Fasos Fasum Perumahan. Kami mendorong ada nya Rimba Kota sesuai dengan aturan yang berlaku. Taman ke Hati yang memiliki 6 Ha lebih harus di kembalikan pengelolaannya oleh pemkot,” sebutnya.
Sementara, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Cimahi Iwan Setiawan meminta agar Eksekutif melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah denga melakukan Optimalisasi PAD dan Pendiriian BUMD yang sehat serta tidak tergantung kepada APBD.
Menurut Iwan, Eksekuti harus melakukan Kemandirian Ekonomi, dengan lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada APBD. Salah satu inovasi konkret yang diusulkan adalah mendirikan BUMD air minum mineral kemasan berstandar SNI.
“ Kita bisa memanfaatkan pabrik-pabrik tekstil kosong sebagai lokasi produksi melalui pembentukan BUMD yang mandiri, tidak eksklusif, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kebutuhan masyarakat Cimahi,” paparnya.
Secara garis besar, legislatif meminta eksekutif (Pemkot) untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan sekaligus disiplin dalam memenuhi standar pelayanan publik dasar.
