Jumat, 18 Januari 2019 15:55

Era Transaksi Non Tunai, Beli Mamin Wajib via Transfer

Reporter : Fery Bangkit 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Penerapan transaksi non tunai di tubuh Pemerintah Kota Cimahi tak bisa sepenuhnya diaplikasikan. Pasalnya, ada beberapa kegiatan yang sulit untuk dibayar secara tunai.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengatakan, sejauh ini penerapan transaksi non tunai berjalan sangat baik. Hanya memang ada beberapa hal yang mesti dilakukan pembayaran tunai. Di antaranya insentif bagi kader atau warga yang mengikuti sosialisasi.

Baca Juga : Ajay Lantik 6 Pejabat Pemkot Cimahi, Berikut Daftarnya!

"Itu memang menyulitkan kita. Misalnya untuk kader, uangnya Rp 70 ribu (lewat transfer) kan harus buka rekening dulu," kata Achmad saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah, Jum'at (18/1/2019).

Sebetulnya, permasalahan transaksi non tunai bagi peserta kegiatan itu sudah dibahas sejak awal adanya intruksi dari pemerintah pusat. Namun memang hal itu cukup menyulitkan. Selain harus melalui transfer, belum tentu yang mengikuti sosialisasi di semua kegiatan dinas pesertanya diikuti orang yang sama.

Baca Juga : Tata Wikanta jadi Pj Sekda Ketiga Era Wali Kota Ajay

"Kita masih kesulitan mekanisme cara membayarnya. Ketika kita ngundang masyarakat kita belum tau yang hadirnya," ujar Achmad.

Atas permasalahan itu, akhirnya muncul kebijakan bahwa bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi diperbolehkan untuk memegang uang tunai maksimal Rp5.000.000 per hari untuk mengantisipasi adanya kegiatan yang berhubungan dengan insentif peserta.

Baca Juga : Apel dan Baju Korpri Pamungkas Bagi Dua ASN Indisipliner di Cimahi

Namun, dari uang tunai Rp5.000.000 yang dipegang bendahara, kata Achmad, yang boleh dilakukan pembayaran secara tunai ialah transaksi dibawah Rp1.000.000. Sementara untuk pembayaran di atas itu tetap harus menggunakan pembayaran non tunai atau transaksi.

"Pada akhirnya kita ada kebijakan, jadi kita gak bisa full (non tunai) dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi bendahara itu hanya bisa megang maksimal Rp 5 juta per hari, gak boleh lebih dari itu," tegas Achmad.

Meski saat ini penerapan transaksi non tunai belum 100 persen, namun pihaknya bakal mengupayakan ke depan sistem pembayaran itu bisa semuanya via transfer. Termasuk insentif bagi kader atau warga peserta kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

"Kalau dulu kan untuk belanja mamin (makanan dan minuman) langsung, kalau sekarang mah transfer ke penyedia," katanya.

Pelaksanaan transaksi non di tubuh Pemerintah Kota Cimahi sendiri mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Aturan itu merupakan implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Cimahi.

"Semangat non tunai ini sudah kita adopsi. Sudah ada Perwalnya bahwa kita sudah menerapkan non tunai. Tujuannya untuk transparansi keuangan agar lebih akuntabel," pungkasnya. 

Baca Lainnya