Rabu, 10 Februari 2021 16:37

Empat Kabupaten di Jawa Barat Belum jadi Kota Layak Anak

Reporter : Wawan Gunawan
Pimpinan DPRD Jawa Barat Ahmad Ru'yat
Pimpinan DPRD Jawa Barat Ahmad Ru'yat [Istimewa]

Limawaktu.id,- DPRD Jawa Barat mendorong kabupaten dan Kota menjadi tempat yang nyaman bagi perempuan dan anak untuk tumbuh dan berkembang. Dari 27 Kabupaten/kota di Jawa barat, empat kabupaten belum menjadi kota yang layak anak.

" Kami berharap empat kabupaten kota yakni Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu dan Pangandaran bisa menyusul menjadi kota yang layak anak, "ungkap Pimpinan DPRD Jawa Barat Ahmad Ru'yat saat melakukan kunjungan lapangan ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta, Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, Perlindungan terhadap perempuan dan anak sangat penting karena angka kekerasan pada perempuan dan anak masih sangat tinggi di Jawa Barat.Saat ini di Provinsi Jawa Barat baru 23 kabupaten dan kota yang masuk kriteria kota layak anak.

Dia menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memberikan support melalui penguatan kelembagaan agar P2TP2A bisa melengkapi berbagai fasilitas agar keberadaan kota layak anak bisa dipenuhi oleh seluruh kabupaten dan kota, sehingga bisa mewujudkan provinsi jawa barat yang layak anak.


Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPA Lenny N Rosalin menyebutkan, dalam mengembangkan KLA, di setiap kabupaten/kota terdapat 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam lima cluster hak anak. Adapun kelima cluster itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.


"Sejauh ini ada 349 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA, ' sebutnya, belum lama ini.


Menurut dia, ada lima tahapan peringkat sebuah kota/kabupaten bisa ditetapkan sebagai kota layak anak. Yakni tahapan pratama, madya, nindya, utama dan KLA. Sementara 167 daerah lain belum menginisiasi menuju KLA, dengan instruksi Presiden Joko Widodo, percepatan daerah menuju KLA guna mencapai target Indonesia Layak Anak pada 2030.

Baca Lainnya