Rabu, 9 Januari 2019 12:14

Eksepsi Ditolak, Kasus Dugaan Suap Bos Meikarta Jalan Terus

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang putusan sela kasus dugaan suap izin proyek Meikarta, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (9/1/2019).
Sidang putusan sela kasus dugaan suap izin proyek Meikarta, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (9/1/2019). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - eksepsi kuasa hukum terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, dan Taryudi ditolak Majelis Hakim. Sebab eksepsi ditolak, perkara kasus dugaan suap izin mega proyek Meikarta pun dilanjutkan. 

Hal itu terungkap dalam sidang putusan sela kasus dugaan suap izin proyek Meikarta, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (9/1/2019).

Baca Juga : Respon Pihak Abubakar Usai Divonis 5 Tahun Penjara

"Menyatakan keberatan (eksepsi) terdakwa Billy Sindoro atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima," kata ketua Majelis Hakim Judijanto.

Selain itu majelis pun memerintahkan agar JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan perkara atasnama Billy Sindoro. Dalam sidang yang sama majelis juga menolak eksepsi atasnama terdakwa Hendry Jasmen dan Taryudi. Sementara satu orang terdakwa lagi, yakni Dirltradjaja Purnama tidak mengajukan eksepsi.

Baca Juga : Suap Bupati Bekasi Rp 16 M, Bos Meikarta Terancam 5 Tahun Penjara

Dalam uraiannya majelis menyebutkan, jika eksepsi yang diajukan para terdakwa melalui penasihat hukumnya sudah masuk dalam pokok perkara, dan sudah menggambarkan secara jelas duduk perkara yang dialami Billy Sindoro, Hendry Jasmen, dan Taryudi. 

Dalam dakwaannya, JPU sudah menjelaskan rumusan locus (tempat) dan tempus (waktu) serta modus tindak pidana yang dilakukan Billy Sindoro cs. Sehingga, majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan sudah dengan cermat dan berurutan serta jelaskan tahap demi tahap sehingga memberi gambaran secara jelas gambaran kasus tersebut.

Baca Juga : Eksepsi Bos Meikarta Ditolak, ini Alasan JPU KPK

Semua itu sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP yang mengatur soal keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa atas persyaratan formil terdakwa, kewenangan pengadilan untuk mengadili serta mekanisme penyusunan dakwaan sebagaimana diatur di Pasal 143 KUHAP.  

"Selain itu, eksepsi terdakwa sudah menyentuh pokok perkara yang pembuktiannya harus dibuktikan di persidangan. Majelis hakim tidak sependapat dengan eksepsi terdakwa karena dakwaan sudah sesuai KUHAP‎ dan dakwaan sudah dapat dijadikan pedoman untuk mengadili perkara terdakwa," ujarnya.

Sidang pun ditunda pekan depan dengan agenda pemeriksaan perkara dengan memintai keterangan para saksi.

Baca Lainnya