Sabtu, 5 Juni 2021 9:53

Dua Dekade Otonomi Kota Cimahi Menurut Pelaku Sejarah

Reporter : Bubun Munawar

Limawaktu.id,- Sejak bergulirnya Otonomi Daerah di Indonesia  melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Terjadi pemekaran daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota. Lahirnya UU tersebut memberikan peluang bagi Kota Administratif di Indonesia termasuk Kotif Cimahi untuk meningkatkan statusnya menjadi kota otonom.

“Cimahi termasuk salah satu daerah yang mendapatkan janji UU otonomi tersebut untuk berubah statusnya dari Kotif menjadi kota otonom , yakni pemerintahannya memiliki kewenangan secara mandiri dalam mengelola kotanya,” ungkap Dosen LAN RI yang juga pelaku sejarah perjuangan otonomi Kota Cimahi, Desi Fernanda, Sabtu (05/06/2021).

Dikatakannya, otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia berbeda dengan yang ada di negara lain, jadi dalam otonomi daerah tak ada negara dalam satu negara, tetapi bagaimana daerah tersebut mengelola potensinya tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Menurutnya, disejumlah daerah otonom di Indonesia, dari lebih 500 daerah otonom yang ada jika melihat  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya hanya pada kisaran 10 sampai 15 persen saja, sehingga untuk membiaya kegiatan pemerintahannya masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Ini banyak menjadi perhatian para pakar sebetulnya, karena rata-rata PAD di hampir  500 daerah otonom,  PAD nya hanya sekitar 15 persen saja. Bahkan ada daerah yang PAD nya tak cukup untuk membiayai opersaional DPRD nya,” ulasnya.

Menurut Desi, dalam kontek NKRI maka tugas negaralah untuk memberikan support kepada daerah agar roda pemerintahan bisa berjalan. Karena otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat.

 Terkait dengan Daya beli masyarakat Cimahi yang  masih rendah,  Desi berpendapat hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi penduduk yang penghasilannya dibawah rata-rata atau indeks konsumsinya tinggi. Karena harga-harga di Cimahi tinggi, atau karena pengaruh adanya biaya tinggi sehingga menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.

“Hal ini harus dilakukan antisipasi oleh pemerintah, banyak hal yang harus dilakukan bagaimana warga masyarakt Cimahi meningkat pengghasilannya dengan membangun gairah ekonomi dan membuat pusat keramaian dan perekonomian di Cimahi, “ sebutnya.

Desi pun mengenang, dalam sejarah perjuangan otonomi Cimahi, awalnya ada penelitian dari lima perguruan tinggi yang hampir memposisikan Cimahi diujung tanduk. Dengan hasil penerlitian lima perguruan tinggi tersebut jika diikuti sarannya mungkin Cimahi tidfak menjadi koto otonom, padahal syarat-syarat untuk mengarah kearah itu sudah terpenuhi.

“Dengan melakukan lobby dan konsep secara akademis, dan argumen yang sangat mendukung akhirnya Cimahi bisa menjadi kota otonom sesuai dengan keinginan masyarakat dengan tiga kecamatan. Padahal jika ada politicalwill dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat saat itu , Cimahi bisa lebih dari tiga kecamatan,” katanya.

Dia berharap agar pemerintah Kota Cimahi bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih dekat ditengah perkembangan penduduk yang sangat pesat, dengan melakukan restrukturisasi pemerintahan. 

“Wilayah wilayah yang penduduknya padat sebetulnya bisa dimekarkan lagi  sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih dekat,” pungkasnya.

 

 

 

Baca Lainnya