Limawaktu.id, Kota Cimahi – Hampir delapan bulan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Cimahi, pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil menjadi hal yang dominan diaspirasikan masyarakat kepada Komisi I DPRD Kota Cimahi, karena itu langsung bersentuhan dengan persoalan administrasi kependudukan yang harus dimiliki oleh warga.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi Freddy Siagian, saat berbincang di Program Sapa Warga Limawaktu.id, Kamis, 12 Juni 2025.
Menurut Freddy, adanya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang harus terintegrasi hingga ke pusat menjadi perhatian tersendiri Komisi I, sehingga dibutuhkan penggalian informasi langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi sampai sejauhmana Dinas tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi.
“Kita langsung mngunjungi bagaimana kondisi pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi dengan sistem pendataan yang terintegrasi hingga ke pusat, sehingga pelayannya bisa berjalan dengan baik,” kata Freddy.
Hal lainnya, selama dirinya menjadi Ketua Komisi I adalah kondisi mobil pemadam kebakaran yang jumlahnya masih belum ideal sesuai dengan kebutuhan. Dari kondisi yang ada Damkar Kota Cimahi masih memerlukan penambahan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar), agar bisa secara cepat memberika antisipasi saat terjadinya kebakaran.
“Dari data yang didiapat, keberadaan mobil damkar yang ada hanya ada tiga unit saja yang dikatakan layak, selebihnya Damkar masih kekurangan kendaran. Dari tiga kecamatan yang ada kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sedikitnya minimal harus ada Sembilan mobil yang layak pakai, karena SOP nya petugas Damkar harus sudah hadir 15 menit setelah mendapatkan informasi kebakaran,” ujar Freddy.
Tak hanya mobil Damkar, di Dinas yang menjadi Mitra Komisi I juga masih kekurangan kendaraan operasional.
Saat ditanya soal kondisi mobil Kepala Dinasnya yang relatif baru, Freddy menjelaskan, saat pembahasan di Badan Anggaran, dewan menerima pengajuan dari eksekutif untuk pengadaan mobil dinas, tetapi mengingat kondisi keuangan daerah, DPRD melalu Bangar menyetujui pengadaan mobil dinas baru tersebut dengan cara sewa sehingga akan lebih efisien, karena tidak membutuhkan anggaran pemeliharaan yang ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa.
“Kami jugamendorong kepada ekskutif jika memang ada kebutuhan soal kendaraan dinas kalau memang untuk melayani masyarakat ya ajukan saja, tinggal nanti dilihat anggarannya apakah tersedia atau tidak,” jelasnya.
Freddy menjelaskan soal perijinan dan masalah hukum terkait dengan pertanahan juga jadi perhatian Komisi I sesuai dengan aspirasi dan laporan masyarakat untuk dicarikan penyelesaiannya, termasuk kondidi aset-aset milik pemerintah yang belum memiliki sertifikat menjadi perhatian para anggota dewan.
Freddy menghimbau kepada para aktivis dan masyarakat Kota Cimahi jika ada hal-hal yang dianggap haris disampaikan kepada DPRD, masyarakat bisa menyampaikannya kepada Ketua DPRD agar bisa ditindaklanjuti oleh Komisi yang menjadi bidang garapannya.
“Kami menghimbau agar jika ada suatu masalah untuk diselesaikan kita lakukan pembahasannya secara musyawarah tidak dilakukan dengan cara unjukrasa atau demo, kami DPRD akan selalu siap untuk menerima aspirasi dari masyarakt agar bisa dicarikan solusinya dari setiap keluhan yang dirasakan warga,” pungkasnya.
