SOREANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung memfasilitasi pertemuan antara warga terdampak banjir di Kampung Cijagra, Kecamatan Bojongsoang, dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (9/6/2026).
RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi dan keluhan masyarakat terkait persoalan banjir yang selama ini terjadi di kawasan Cijagra. Dalam forum tersebut, DPRD menghadirkan berbagai instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penanganan infrastruktur, lingkungan hidup, tata ruang, serta pengelolaan sumber daya air.
Berdasarkan pantauan, sejumlah pejabat teknis hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Sekretaris Dinas Pertanian Yayan A., Kabid Tata Ruang DPUTR Oki Suyatno, Kabid terkait lingkungan dan sumber daya air, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pengelola sumber daya air, serta para Kepala UPT Wilayah II, III, IV, dan V.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa, S.Ag., menjelaskan bahwa kehadiran OPD teknis dalam forum tersebut dimaksudkan agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dibahas secara langsung bersama pihak yang memiliki kewenangan teknis dan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, persoalan banjir di kawasan Cijagra perlu ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari aspek tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga sistem drainase dan pengendalian aliran air.
"Kami ingin masyarakat mendapatkan penjelasan langsung dari perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis. Forum ini juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah penanganan yang dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing," ujar Tarya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan warga dan pegiat lingkungan menyampaikan berbagai kondisi yang terjadi di lapangan, termasuk dampak banjir yang dirasakan masyarakat. Berbagai masukan dan data yang disampaikan kemudian dibahas bersama OPD terkait untuk mencari langkah penanganan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menyampaikan apresiasinya terhadap jalannya RDP yang berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, forum semacam ini menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi publik.
"DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat ruang penyampaian yang layak dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai. Kami berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah penanganan yang lebih efektif demi kepentingan masyarakat," ujar Renie.
Rapat dengar pendapat tersebut berlangsung secara interaktif dengan melibatkan berbagai pihak yang hadir. Sejumlah masukan, rekomendasi, serta langkah tindak lanjut yang disepakati dalam forum dicatat dalam berita acara sebagai bahan pengawalan dan koordinasi lanjutan.
Melalui forum tersebut, DPRD Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan banjir di kawasan Cijagra agar berbagai langkah yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan demi mengurangi risiko banjir yang selama ini dihadapi masyarakat. (*)
