Sabtu, 8 Oktober 2022 20:24

Dorong UMKM dan Petani Ekspor Mandiri, Disperindag Jabar Luncurkan Kompor

Reporter : Iman Nurdin
Disperindag Jabar meluncurkan program Kompor untuk melatih dan mendorong petani dan UMKM ekspor secara mandiri, Sabtu (08/10/2022)
Disperindag Jabar meluncurkan program Kompor untuk melatih dan mendorong petani dan UMKM ekspor secara mandiri, Sabtu (08/10/2022) [Istimewa]

Bandung (limawaktu.id),- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar mencetuskan program Kompor (Kolaborasi Optimalisasi UMKM Ekspor). Program ini bertujuan melatih dan mendorong para petani dan pelaku UMKM dapat melakukan ekspor mandiri.

"Kami ingin mendorong potensi ekspor produk UMKM di Jabar, meningkatkan prosentase ekspor dari UMKM. Sehingga menggelar Kompor, " ujar Kedisperindag Jabar Iendra Sofyan dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (08/10/2022).

Acara yang masuk rangkaian acara Road to West Java Festival 2023 ini dihadiri Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI Syailendra, Kepala Dinas Perkebunan Jabar Jafar Ismail dan sejumlah narasumber lain.

Iendra mengatakan, ekspor Jabar selama ini didominasi produk dan pengusaha besar mencapai 98 persen. Sisanya atau 2 persen diekspor pelaku UMKM.

"Jelas perlu kolaborasi setiap OPD, bukan hanya Disindag saja. Dengan dinas pertanian untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk, dengan dinas UMKM untuk pembinaan ekspor dan dinas-dinas lainnya. Termasuk dengan pusat dan daerah," tegasnya.

Iendra mengatakan pelaku UMKM sangat antusias dengan program Kompor. Mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan khususnya pelatihan ekspor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan UMKM untuk mencapai ke level ekspor adalah 1A +4K, yakni administrasi + kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan.

"Akan kita bantu yakni administrasi, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan atau 1A + 4K," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Jabar Jafar Ismail menambahkan, luas wilayah perkebunan Jabar mencapai 470 hektare, yang mana 89 persen milik rakyat, 11 persen merupakan perkebunan negara, dan sisanya dikelola swasta.

Artinya banyak perkebunan dimiliki rakyat namun di sisi lain produksinya masih perlu ditingkatkan.

"Bulan lalu sudah ada petani kopi yang dapat ekspor langsung, sebelumnya melalui eksportir. Berarti sudah mulai ada kemampuan UMKM untuk ekspor mandiri," jelasnya.

Namun, kata Jafar, jumlahnya memang masih kecil. Masih banyak petani dan pelaku UMKM yang memerlukan bantuan khususunya pelatihan ekspor. Bukan hanya produk perkebunan kopi saja, namun teh, vanila, kelapa, dan lainnya. Selain itu mereka juga memerlukan pelatihan penanganan hama dan kualitas produknya.

Sementara Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI Syailendra mengatakan selain kontinuitas produksi, UMKM juga sangat membutuhkan kepastian pasar.

Ada dua hal yang dilakukan pusat untuk memastikan kepastian pasar produk UMKM secara _offline_. Pertama, Kemendag RI membina dan melatih bersama dengan pasar pelaku ritel. Pasar modern akan menilai produk UMKM dan jika layak maka bisa masuk dijual di toko ritel.

Kedua mencari _offtaker_. Misalnya bekerja sama dengan jaringan perhotelan internasional.

"Untuk Jabar saya sudah tandatangan kerja sama dengan jaringan hotel internasional. Misal menyediakan sandal hotel, tea bag, kebutuhan daging ayam, telur, sayuran dan lainnya langsung ke petani atau UMKM," tuturnya.

Kemendag juga membantu untuk membuka pasar online bagi UMKM. Memberikan pelatihan penjualan secara online dan bekerja sama dengan marketplace toko online.

"Jabar memiliki potensi luar biasa. Kami sedang merencanakan agar bisa menyuplai kebutuhan haji dan umrah, khususnya untuk makanan dan minuman. Itu sekitar Rp26 triliun. Jemaah haji kita yang terbanyak, tapi (untuk) makan dan minum ambil dari Vietnam, baju umrah dan haji dari Tiongkok. Ini potensi besar UMKM bisa masuk ke haji dan umrah," tuturnya.

Namun ia menekankan agar produk petani atau UMKM memiliki standar yang diinginkan pembeli. Bahkan harus memiliki sertifikat registrasi Good Agricultural Practise (GAP) yang merupakan sertifikasi lahan.

Lalu sertifikat lain seperti dari kesehatan dan sanitari. Semua itu perlu bantuan dan kolaborasi dari berbagai dinas terkait.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer