Rabu, 7 November 2018 17:55

Dompleng Popularitas Pokir DPRD Cimahi Senilai Rp 30 Miliar

Reporter : Fery Bangkit 
Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Arlan Sida.
Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Arlan Sida. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Cimahi - Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Arlan Sida mencurigai, proyek pokok pikiran (pokir) digunakan sebagai alat bagi Anggota DPRD Kota Cimahi untuk mendompleng popularitas.

Pasalnya, anggaran pokir itu diadakan dalam APBD Perubahan 2018 atau menjelang tahun politik 2019. Nilanya sangat fantastis, sebesar Rp 30 miliar  Padahal, sebelumnya tak ada anggaran khusus pokir. Terlebih lagi, 45 wakil rakyat petahana yang menjabat saat ini ikut kembali dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. 

Baca Juga : Tiba-tiba, Anggaran Pokir DPRD Cimahi Capai Rp 30 Miliar, untuk apa?

"Jika masyarakat tahu, maka cukup riskan akan adanya  pemikiran, dewan memanfaatkan momen. Sebab perubahan dilakukan saat tahun politik," kata Arlan saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (7/11/2018).

"Transparansi sangat penting. Itu kan untuk mencegah terjadinya politisasi dari sebagian masyarakat atau para calon anggota dewan yang bukan petahana," tambahnya.

Menurut Arlan, seluruh Anggota DPRD Kota Cimahi harus memberikan alasan kepada masyarakat apa dasar mereka merubah anggaran dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan pihak dewan pun harus menjelaskan penggunaanya.

"Rp 30 miliar itu jumlah yang cukup besar. Masyarakat perlu tahu dan paham (peruntukan pokir) jangan sampai nanti jadi miskomunikasi antara perubahan anggaran sekarang dengan kondisi masyarakat," ucapnya.

Menurut Arlan, sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya perubahan anggaran tersebut. Selama pokir tersebut dianggap lebih penting dari beberapa program yang ada di Cimahi. Tidak hanya itu, dalam penggunaannya, anggaran pokir itu juga harus disinkronkan dengan program dinas.

Sinkronisasi dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan antara program dinas yang sudah ada dengan pokir dari dewan. Sehingga diharapkan akan ada terobosan baru dari setiap dinas. Dengan anggaran sebesar itu juga, lanjut Arlan, harus ada jaminan dari dewan soal manfaatnya. 

"Selama ini kita tidak tahu apa saja kinerja dewan yang sudah dihasilkan dari pokir sebelumnya yang dikeluarkan dewan dan dikerjakan dinas. Atau selama ini hanya dinas saja yang membuat program. Realistisnya seperti itu. Apa yang dikerjakan selama ini apakah memang hasil pokir dewan atau bukan," pungkasnya.

Baca Lainnya