Rabu, 19 Desember 2018 17:06

Dituntut 20 Tahun Penjara, Dirut PT TAB juga Harus Bayar Ganti Rugi Rp 1,8 T

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang tuntutan kasus pembobolan bank mandiri cabang Bandung senilai Rp 1,8 triliun, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (19/12/2018).
Sidang tuntutan kasus pembobolan bank mandiri cabang Bandung senilai Rp 1,8 triliun, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (19/12/2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Direktur Utama PT Tirta Amarta Bottling (TAB), Roni Tedi dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejakgung hukuman 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, subsider kurungan satu tahun. Roni pun diharuskan mengganti kerugian negara senilai Rp 1, 8 triliun atau diganti hukuman enam tahun.

Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan kasus pembobolan bank mandiri cabang Bandung senilai Rp 1,8 triliun, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (19/12/2018).

Baca Juga : Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Tanah Cibeureum, Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Bakal Duduk di Kursi Pesakitan

Dalam amar tuntutannya, JPU Kejakgung Fathoni menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junc‎to Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. 

"Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, subsidair kurungan satu tahun," katanya. 

Baca Juga : Wagub Kabat Tercatut dalam Sidang Dakwaan Mantan Sekda Tasikmalaya

Selain itu, terdakwa Roni juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,8 triliun, sebulan setelah adanya keputusan tetap. Jika terdakwa tidak memiliki uang, maka harta bendanya disita, dan jika tidak memiliki harta benda diganti kurungan penjara selama enam tahun. 

Sementara terdakwa Juventinus yang merupakan staf Roni Tedi dituntut hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsider kurungan enam bulan.

Baca Juga : Buron Korupsi Rp 9,6 M SLDB Kab Tabalong 'Ngumpet' di KBB

Selain kedua terdakwa, dalam sidang yang sama juga dibacakan tuntutan untuk ketiga pejabat bank mandiri. Mereka, yakni Commercial Banking Manager Bank Mandiri Bandung Surya Beruna, Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Bandung Teguh Kartika Wibowo, dan Senior Relation Manager Bank Mandiri Bandung Frans Eduard Zandstra.

Ketiga pejabat bank mandiri dinyatakan bersalah oleh penuntut umum sebagaimana dakwaan subsidair, yakni pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk Surya Beruna dan Teguh Kartika dituntut hukuman delapan tahun, denda Rp 50 juta, subsidair kurungan enam bulan. 

Baca Juga : Ramai-ramai Tandatangan Pakta Integritas di Disjasad, ini Tujuannya!

Sementara untuk terdakwa Frans Eduard dituntut hukuman enam tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair kurungan enam bulan. 

Atas putusan tersebut, semua terdakwa langsung mengajukan pleidoi atau nota pembelaan. Sidang yang dipimpin Martahan Pasaribu ditunda Rabu (26/12/2018) dengan agenda mendengarkan pembelaan dari para terdakwa dan kuasa hukumnya. 

Sebelumnya, JPU Fathoni mendakwa keempatnya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana, subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junc‎to Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana serta dakwaan lebih subsidair Pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. 

Fathoni menyebutkan  Roni Tedi terbukti memalsukan laporan ‎keuangannya seolah-olah memiliki aset dan piutang hingga Rp 1,1 triliun, padahal semua itu fiktif. Tidak hanya itu dia pun mengajukan fasilitas kredit pada 2014 dengan data fiktif tersebut.

"Pelaporan keuangan palsu oleh terdakwa itu agar mendapat fasilitas kredit dari Bank Mandiri cabang 1," ujarnya. 

Sela‎in itu, jaksa menyebut bahwa tiga orang dari Bank Mandiri terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya. Mereka tidak  melakukan verifikasi pemberian fasilitas kredit dan abaikan proses pemberian kredit hingga pertimbangan pemberian kredit berdasarkan piutang tidak didasarkan pada syarat yang seharusnya sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1,8 triliun.

Kasus itu bermula saat Rony mengajukan kredit comercial pada Bank Mandiri dibantu stafnya, Juventius yang membuat laporan keuangan soal aset PT TAB tahun 2014. Laporan keuangan itu jadi salah satu syarat pengajuan kredit sebesar Rp 1,1 triliun yang disetujui oleh Frans Zandra, Surya Baruna dan Teguh Kartika Wibowo. Laporan keuangan itu dimanipulasi, padahal agunan yang dimiliki hanya Rp 79 miliar.

Dengan laporan palsu itu, Rony mendapat pinjaman tidak sah sebesar Rp 1,1 triliun lebih. Setelah proses audit BPK RI, kerugian negara karena kredit itu mencapai Rp 1,8 triliun karena PT TAB tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit. 

Penyidik kejaksaan menerapkan Pasal 2, 3 dan 9 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pada kasus ini, penyidik juga menyita sejumlah aset milik Rony maupun Juventius berupa harta tak bergerak maupun harta bergerak yang didapat dari pembobolan uang di Bank Mandiri. Namun, penyidik tidak menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Lainnya