Senin, 28 Januari 2019 10:22

Disebut Abai Dampak Lingkungan, Wali Kota Cimahi 'Ngeles' Begini

Reporter : Fery Bangkit 
Pembangunan Perumahan Di Kampung Adat Cireundeu.
Pembangunan Perumahan Di Kampung Adat Cireundeu. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna membantah pihaknya mengesampingkan dampak lingkungan terkait dilanjutkannya pembangunan Perumahan Griya Asri Cireundeu.

Ia mengklaim, sebelum izin dikeluarkan ada satu persyaratan untuk pihak pengembang yakni satu design site plan tidak boleh dirancang oleh pihak pengembang demi menjaga lingkungannya aman dari longsor.

Baca Juga : Sikap DPRD Cimahi Soal Penggundulan di Kampung Adat Cireundeu:Dulu Lantang Menolak, Kini Normatif Saja!

"Jadi kami yang harus melakukan design-nya karena kami khawatir apabila design dinding penahan tanah (DPT) pemasangannya tidak sesuai, maka tanahnya bisa longsor ke bawah," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Minggu (27/1/2019).

Menurutnya, untuk antisipasi dampak lingkungan tersebut sebelumnya pihak pemerintah sudah menyiapkan design dengan kreteria khusus, seperti menambah Ruang Rerbuka Hijau (RTH). Terlebih lahan tersebut sudah memenuhi kreteria untuk dilakukan pembangunan.

Baca Juga : Izinkan RTH di Cireundeu Dirusak, Pemkot Dinilai Acuhkan Dampak Lingkungan

"Jadi kami tidak (mengabaikan dampak lingkungan), nanti juga kami tetap akan memperhatikan lingkungannya dan design-nya juga akan bagus," katanya.

Ia juga mengatakan, hasil kajian terkait dampak lingkungan tersebut memang sudah matang, sehingga Pemkot Cimahi berani mengeluarkan izin untuk pembangunan tersebut, bahkan proses izinnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama.

Baca Juga : Kata Walhi Soal Pembangunan Perumahan di Kampung Adat Cireundeu: Khawatir Seperti Kasus Meikarta

"Bahkan sudah dengan berbagai pertimbangan yang cukup matang. Kami juga berhati-hati untuk mengeluarkan izin karena dulu memang ada dinamika saat proses izin lingkungannya," kata Ajay.

Kendati demikian, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar tidak ada dampak lingkungan yang negatif seperti longsor atas dilanjutkannya pembangunan di atas kampung adat tersebut.

"Saya akan tekankan lagi ke dinas terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat selama proses pembangunan di tempat itu (Cireundeu)," ujarnya.

Pihaknya juga memastikan tidak ada yang dilanggar oleh pihak pengembang, sehingga Pemkot Cimahi dan pemangku adat dari kampung tersebut bisa memberikan izin pembangunan.

"Sebelum izin keluar dari kita, izin dari pemangku adatnya juga memang sudah keluar, jadi semuanya memang sudah beres," tandas.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) menilai Pemerintah Kota Cimahi mengabaikan dampak lingkungan karena mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk proyek yang ada di kampung adat tersebut.

Hal itu, karena pembangunan tersebut dinilai berpotensi bakal ada dampak negatif seperti longsor karena lokasinya berada diperbukitan, tetapi Pemkot Cimahi tidak memikirkan pentingnya keselamatan warga setempat maupun keselamatan lingkungan dari bencana alam.

Baca Lainnya