Rabu, 20 Februari 2019 14:10

Disaksikan Keluarga dan Kerabat, Mantan Sekdis PUPR Kab Cirebon Divonis Penjara 1,2 Tahun

Reporter : Iman
Sidang suap kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon, dengan terdakwa Gatot Rachmanto (penyuap), di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung.
Sidang suap kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon, dengan terdakwa Gatot Rachmanto (penyuap), di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung. [limawaktu]

Limawaktu.id - Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto divonis penjara 1,2 tahun, denda Rp 50 juta subsider kurungan dua bulan. 

Gator divonis terbukti melakukan praktik suap kepada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

Baca Juga : Dianggap Sah Jual Beli Jabatan, Sekdis PUPR Cirebon Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Hal itu terungkap dalam sidang suap kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon, dengan terdakwa Gatot Rachmanto (penyuap), di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (20/2/2019).

Dalam amar putusannya, Fuad menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Tipikor sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Baca Juga : Jadi Saksi Kasus Meikarta, Anggota DPRD Bekasi Ungkap Fakta Terbaru

"Menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dua bulan, denda Rp 5 juta, subsidair kurungan dua bulan," katanya.

Usai perisidangan keluarga terdakwa yang mengikuti persidangan langsung menangis. Bahkan terdakwa langsung merangkul para kerabatnya. Vonis majelis lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas putusan tersebut JPU dan terdakwa pikir-pikir.

Baca Juga : Kardus Mie jadi Tempat Menyimpan Duit Suap Meikarta

Seperti diketahui, dalam dakwaan JPU KPK, Gatot memberi uang Rp 100 juta kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, yakni Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yakni Sunjaya telah mengangkat dan melantik terdakwa Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon dengan mengharapkan imbalan uang yang bertentangan dengan kewajibannya‎.

‎Penuntut umum KPK dalam kasus ini yakni Mochamad Wiraksajaya, Iskandar Marwanto, Tri Anggoro Mukti dan Arin Karniasari. Pemberian uang Rp 100 juta tersebut berawal saat Gatot menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR. Namun, sejak 15 Maret 2018, dia ditunjuk jadi pelaksana teknis sekretaris Dinas PUPR.

Kemudian, ia menyampaikan bahwa ia bersedia didefinitikan sebagai sekretaris, walaupun ia tahu untuk promosi jabatan, perlu praktik setoran uang pada Bupati Cirebon. Lalu, Kepala Dinas PUPR Aviep Suherdian mengusulkan Gatot untuk jadi sekretaris kepada Sunjaya. Pada 3 Oktober, Gatot diangkat dan dilantik sebagai sekretaris Dinas PUPR.

"19 Oktober, Aviep menyampaikan pesan agar Gatot menghadap ‎Sunjaya untuk menyerahkan uang imbalan karena telah melantiknya. Gatot menyanggupinya dan langsung menghubungi Sunjaya. Dijawab Sunjaya, 'nanti yang itu titip ke Deni (ajudan) ya'," ujar penuntut umum.

Uang imbalan dari Gatot itu sendiri baru diserahkan pada 23 Oktober di ruang kerja Gatot dan menyerahkan uang Rp 100 juta di dalam tas jinjing ke Deni Syafrudin selaku ajudan. 

"Terdakwa mengatakan, 'Mas titip ke bapak 100'," tulis penuntut umum. Deni Syafrudin kemudian melaporkan penerimaan uangnya itu ke Sunjaya dan Sunjaya memerintahkan Deni untuk mentransfer uang tersebut bersama uang lainnya sebesar Rp 250 juta ke Bank Mandiri sebagai sumbangan untuk Hari Sumpah Pemuda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis penuntut umum.

Karena perbuatannya itu, Gatot didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Lainnya