Jumat, 29 Januari 2021 9:55

Dewan Minta BPKAD Jabar Inventarisir Aset-aset Daerah

Reporter : Wawan Gunawan
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat [Humas ]

Limawaktu.id,- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat kaji pengelolaan dan inventarisasi asset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Persoalan status kepemilikan, administrasi dan pengelolaan masih menjadi pembahasan dalam tata kelola asset tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman meminta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menginventarisasi aset-aset daerah agar lebih tertib dalam pengelolaannya. Lahan-lahan tidur dan aset bangunan agar tak terbengkalai dan berdaya guna agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

"Jadi kita harus mengkaji lebih dalam bahwa persoalan aset ini adalah persoalan warisan. Warisan masalah yang sudah turun temurun dan ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," ujar Bedi dalam kunjungan Komisi I DPRD Jabar di Gedung Bakorwil IV, Kabupaten Garut, Jum'at (29/1/2021)

Dia mencontohkan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang sudah teratur SOTK yang cukup banyak bisa disatukan dalam satu wilayah. Sehingga ada efisiensi dan pemanfaatan yang lebih tertata. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menertibkan aset diantaranya pengorganisasian dari leading sektor yang menangani aset. Menurutnya, institusi yang menangani aset kapasitasnya terlalu kecil. Seharusnya ada institusi khusus untuk menangani aset yang memiliki kapasitas, kewenangan, kapasitas anggaran yang mumpuni untuk melakukan kegiatan prinsip mengenai aset.

"Prinsip yang pertama adalah inventarisasi, Sertifikasi, kemudian mengklasifikasikan mana kategori (dikategorisasi) yang sudah bersertifikat mana yang masih dalam sengketa, mana yang masih dalam status penguasaan saja," jelasnya.

Selain itu, bila tak dipelihara aset rawan dikuasai pihak lain. Caranya, lanjut Bedi, dengan perawatan dan didayagunakan bekerjasama dengan pihak lain.

"Sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya tanah itu dikerjasamakan dengan pihak swasta, UKM, Koperasi bila diperkotaan, untuk pertanian, perkebunan dan pengolahaan bila di pedesaan. Jadi tidak dibiarkan terbengkalai," pungkasnya.

Baca Lainnya