Limawaktu.id, Kota Cimahi – Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi Aida Cakrawati Konda mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik atas keluhan yang disampikan orangtua dan para guru SD Pambudi Darma atas dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPST) Sentiong di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.
Menurut Aida, pembangunan TPST Sentiong merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi menyikapi kondisi yang terjadi di TPA Sarimukti yang sempat terbakar beberapa waktu lalu.
Dirinya bersama Ketua dan Anggota Komisi III pernah melakukan sidak ke lokasi TPST tersebut, menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa terganggu atas beroperasinya TPST tersebut terutama soal polusi bagi lingkungan sekolah yang berada di sekitar lokasi TPST tersebut.
“Upaya dari Pemkot Cimahi untuk mengatasi berkurangnya kapasitas TPA Sarimukti, Kementerian PUPR memberikan bantuan berupa pembangunan TPST Sentiong. Kami harapkan dengan berdirinya TPST Santiong ini yang sudah berjalan sekitar enam bulan, harus benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat banyak,” ungkap Aida, Kamis (27/6/2024).
Dia menjelaskan, pada saat Sidak tersebut pihaknya menggali informasi langsung dari para guru, dan orangtua murid di SD Pambudi Dharma, meskipun secara ekonomi TPST Santiong dapat menghasilkan ekonomi bagi pemerintah Kota Cimahi, tapi hal lain adanya dampak bau dan bisingnya mesin, karenanya pihak pengelola harus mencari solusinya agar sama-sama tidak ada yang dirugikan.
“Harus dicarikan solusi apakah akan dilakukan relokasi SD disekitar lokasi TPST ataukah ada solusi lain,” jelasnya.
Hal yang sama disampaikan Supiyardi Anggota Komisi III. Pihak pemerintah harus mengkaji dulu apa keuntungan dan dampak positif dan negatif dibangunnya TPST tersebut .
“Komunikasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk dengan warga sekitar semestinya dilakukan sebelum pembangunan TPST. Yang saya tahu tiba-tiba TPST ini sudah berdiri megah, yang di danai oleh Kementerian PUPR,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Oscar RH Siagian dalam keterangan tertulisnya menanggapi permintaan audensi dari LSM Kompas menyebutkan, Perencanaan Pembangunan TPST Sentiong merupakan bagian dari program Citarum Harum, sedangkan penentuan titik lokasi pembangunan TPST Sentiong berdasarkan usulan yang berlandaskan pada kajian komprehensif dari Pemerintah Kota Cimahi.
“Pada tahap perencanaan sudah dilakukan studi kelayakan termasuk melibatkan masyarakat setempat,” terang Oscar.
Diberitakan Limawaktu sebelumnya, Keberadaan Tempat Pengelolaan Samoah Terpadu (TPST) Santiong di Kota Cimahi dinilai memiliki dampak negatif terhadap SDN Pambudi Dharma dan SLB Pambudi Dharma I yang bersebelahan sangat dekat.
“Kami LSM Kompas melakukan kajian sederhana dengan menganalisis hubungan antara etika lingkungan, analisis kebijakan publik, dan Pembangunan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Sentiong di Kota Cimahi, Jawa Barat, terhadap Dampak negatif telah dirasakan secara langsung oleh orang-orang yang beraktifitas di lingkungan kedua sekolah tersebut,” terang Ketua Umum LSM Kompas Fajar Budhi Wibowo, dalam siaran pers yang diterima Limawaktu.id, Kamis (5/6/2024).
Menurut dia, Penyikapan yang dilakukan oleh LSM Kompas ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat atas keberadaan TPSP Sentiong, dan tidak bermaksud menghalang-halangi pembangunan dan investasi atau tidak mendukung program pemerintah.
“Adapun dasar dari penyikapan adalah diawal dengan adanya pengaduan dari 3 (tiga) orang tua peserta didik dari SDN Pambudi Dharma ke sekretariat LSM KOMPAS pada minggu ke dua bulan Mei 2024,” katanya.
Dia menjelaskan orang tua siswa tersebut mengadukan jika peserta didik merasa kenyamanannya terganggu dengan bau busuk sampah yang kerap tertiup angin ke lingkungan SDN Pambudi Dharma. pengadu keberatan dengan adanya rencana relokasi sekolah, hal tersebut tanpa ada komunikasi dan sosialisasi yang jelas tentang kapan dilaksanakannya.
“Anak-anak pengadu sering mengeluhkan terganggu oleh bau busuk sampah dan pengadu meminta bantuan LSM Kompas untuk menanggapi dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Respon atas aduan masyarakat yang diterima, pengurus LSM KOMPAS melakukan kunjungan langsung ke SDN Pambudi Dharma dan SLB Pambudi Dharma I,” jelasnya.
