Senin, 20 Mei 2019 12:26

Deretan Pejabat Pemkab Cianjur yang Jadi Saksi Sidang Lanjutan Kasus Bupati Non Aktif Cianjur

Reporter : Iman
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Cianjur non aktif Irvan Rivano Muchtar di ruang satu Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (20/5/2019).
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Cianjur non aktif Irvan Rivano Muchtar di ruang satu Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (20/5/2019). [limawaktu]

Limawaktu.id - Sedikitnya 10 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Cianjur non aktif Irvan Rivano Muchtar, Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi, Rosidin, dan Tb Cepy Setiadi.

Sidang yang dipimpin Daryanto berlangsung di ruang satu Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (20/5/2019).

Baca Juga : Ancaman Hukuman dan Modus Bupati Cianjur Non Aktif 'Sunat' DAK Pendidikan

Kebanyakan saksi yang dihadirkan oleh JPU merupakan staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, kemudian dari Dirjen Kementrian Pendidikan, dan satu dari BPKAD Cianjur.

Ke-10 saksi yang dihadirkan, yakni Basuki Widodo (staf dirjen Disdakmen Kemendikbud), Rustanto (PNS Disdik Cianjur), Tedy Budiman (BPKAD Cianjur), M Asep Saipurohman (Sekdisdik), Iyang Ruhiyana (Kasubag Keu Disdik Cianjur), Hendar Munadi (Kasi Kelembagaan Sarana Disdik), Normansyah (Disdik), Agus Supriyadi (Kabid SD disdik), Budiman (Ispektorat), dan Dadang Danurhuda (Spir Cecep).

"Karena semua saksi yang dihadirkan keterangannya sangat berkaitan, kami mohon sidang disatukan," kata salah seorang JPU KPK di persidangan.

Sebelumnya JPU KPK Ali Fikri  menyatakan Irvan Rivano Muchtar bersama-sama dengan Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi, Kabid SMP Rosidin dan Cepy Septhiady kakak iparnya Irvan masing-masing penuntutan terpisah telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Bupati Cianjur.

"Yakni memaksa seseorang yaitu memaksa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP TA 2018, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan potongan penerimaan DAK Fisik SMP di Cianjur," katanya.

Pemotongan yang dilakukan para terdakwa, yakni dengan total Rp6.943.860.000. Semua pemotongan dana tersebut berasal dari DAK fisik yang dikucurkan pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Akibat perbuatannya terdakwa dijerat pasal 12 hurup e, 12 huruf f dan pasal 11 Undang-undang tindak pidana korupsi.

Baca Lainnya