Limawaktu.id,- Guru Besar Hukum Tata Negera yang juga mantan Wamenkumham Denny Indrayana kembali membuat pernyataan yang mengejutkan. Bahkan dia menuding Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024.
Di akun instagramnya, Denny Indrayana menyebut, Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader Nasdem lainnya di cabinet.
“Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi,” tulis Denny di akun instagramnya, Sabtu (6/3/2023).
Dia pun menulis, hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa.
Dia pun mengutip Hadist, Rasullullah Muhammad SAW diriwayatkan marah Ketika sorang sahabat mengusulkan pengurangan hukuman kepada anak kepala suku Makhzumiyah. Rasullah bersabda penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif.
Untuk menegaskan bahwa hukum harus tegas kepada semua, Rasulullah berseru, ”Seandainya Fatimah Binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya”.
“Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran,” kata Denny.
Sebelumnya, Denny Indrayana juga menyebut Mahkamah Konstitusi akan mememutuskan system Pemilu di Indonesia menjadi Proposrsional tertutup yang mengundang polemik. Bahkan apa yang diungkapkan Denny Indrayana, dilaporkan ke polisi.
Melalui Kompas TV, salah satu tim kuasa hukum Denny Indrayana dari Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, Muhamad Raziv Barokah, angkat bicara soal bagaimana seharusnya kritik tersebut ditanggapi oleh Pemerintah.
