Jumat, 30 Desember 2022 23:00

Demi Kemajuan Jabar, Tahun 2023 PKS Minta Pemprov Harus Prioritaskan Program Ini

Penulis : Iman Nurdin
DPW PKS Jawa Barat memberikan refleksi pembangunan Jawa Barat 2022 dan usulan prioritas program di tahun 2023, Jumat (30/12/2022)
DPW PKS Jawa Barat memberikan refleksi pembangunan Jawa Barat 2022 dan usulan prioritas program di tahun 2023, Jumat (30/12/2022) [iman Nurdin ]

Bandung, Limawaktu.id,- DPW PKS Jawa Barat memrefleksikan capaian pembangunan di Jawa Barat di tahun 2022. Di beberapa keberhasilan yang diperoleh pemerintah provinsi Jawa Barat, ada beberapa catatan agar mampu meningkat di 2023.

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Dr. H. Harus Suandharu, S.Si., M.Si. dalam acara refleksi Jawa Barat di Tahun 2022, Jumat (30/12/2022) mengatakan, Jawa Barat menjadi daerah dengan target investasi tertinggi di Indonesia, daerah dengan tingkat keterb ukaan informasi yang tinggi, dan baiknya kinerja ASN.

“Alhamdulillah, Jawa Barat di tahun 2022 menjadi daerah dengan tujuan investasi terbesar, menjadi daerah dengan keterbukaan informasi yang tinggi dan kinerja ASNnya juga sangat baik, ini perlu di pertahankan,” katanya.

Meski demikian, Haru menemukan berbagai pekerjaan rumah yang masih perlu menjadi sorotan serius oleh seluruh pihak. Menurutnya, Jawa Barat harus program prioritas dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, stunting Jabar masih lebih tinggi di bandingkan Nasional. Begitu pun resiko kebencanaan yang tinggi akibat cuaca ekstrem, PHK Masal akibat tekanan ekonomi global, dan masalah ketahanan pangan menjadi catatan besar yang harus di atasi pada 2023 mendatang," paparnya.

Haru menegaskan, terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam mengantisipasi permasalahan itu. Dia meminta pengalokasian anggaran Rp50-70 Milyar untuk rehabilitasi Pasca Gempa Cianjur. Selain itu, mempersiapkan anggaran subsidi untuk pendidikan dan ekonomi, mendorong penjualan UMKM melalui pengokohan sistem E-Katalog Provinsi maupun Kota Kabupaten, Penguatan UMKM untuk mengantisipasi PHK masal, stimulus untuk petani dan nelayan untuk berproduksi, melahirkan kebijakan dan program khusus untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"Kami masih melihat pemerintah provinsi belum fokus dan memprioritaskan masalah-masalah itu. Bukan saatnya lagi mengutamakan pembangunan gimick, kasihan masyarakat, pemerintah harus berjuang keras di 2023 ini,” tandasnya.

Baca Lainnya