Limawaktu.id, Kota Cimahi - Seharusnya para pejuang berdirinya kotif Cimahi menjadi kota yang mandiri minimal di perhatikan oleh Pemkot Cimahi , jangan melupakan sejarah, tanpa perjuangan masyarakat Cimahi yang di motori oleh Sekber hal yang mustahil Cimahi seperti saat ini. Perlawanan para pejuang kotif Cimahi saat itu tidak mengenal lelah, tanpa pamrih ,tanpa modal, tapi semangatnya agar Kotif Cimahi menjadi kota otonom sangat tinggi, kompak dan pada akhirnya terkabul denga perjuangan tersebut.
“Mudah-mudahan para pejuang kotif Cimahi masih tetap semangat mengingatkan kepada jajaran Pemkot Cimahi agar jangan melupakan sejarah. Cimahi maju seperti sekarang karena andil masyarakat, khususnya yang di motori oleh Sekber Cimahi Otonom (Sekber CO),” terang mantan Wakil Wali Kota Cimahi yang juga bagian dari pelaku sejarah otonomi Kota Cimahi, Dedih Djunaedi, Sabtu (15/6/2024).
Menurutnya, Pada saat penentuan Kotif Cimahi menjadi kota yang otonom di sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk adalah perjuangan atau perlawanan yang terakhir. jadi tidak serta merta Cimahi menjadi sebuah kota yang mandiri. Masih ada perlawanan yang ketika itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat Cimahi, karena Partai Politik melalui Fraksi-fraksi di DPRD harus menyampaikan pendapatnya.
Karena para pejabat di Kabupaten Induk ,termasuk para politisinya mempertahankan kotif Cimahi menjadi ibukota Bandung Barat, di Fraks-fraksi pun terjadi beda pendapat , bahkan terjadi pengkondisian agar semua Fraksi untuk menentukan Kotif Cimahi menjadi Ibukota Bandung Barat, sehingga muncul dua opsi.
“Opsi pertama adalah Cimahi menjadi Kota yang Mandiri, Opsi kedua adalah Cimahi menjadi ibukota Kabupaten Bandung Barat,” sebutnya.
Pada saat itu di Fraksi-fraksi sehari menjelang penentuan Kotif Cimahi di sidang Paripurna sepakat bahwa untuk menentukan Kotif Cimahi semua Fraksi akan mengikuti Fraksi terbesar yaitu Praksi PDI Perjuangan.
Instruksi PDIP ketika itu adalah Kotif Cimahi menjadi Ibukota Bandung Barat. Itu terjadi karena keberatan para politisi Bandung Induk dan melakukan pengkondisian agar kotif Cimahi menjadi ibukota Bandung Barat.
Dedih Djunaedi sebagai orang Kotif Cimahi yang duduk di DPRD ketika itu dan di tugaskan untuk membacakan kebijakan partai dari Fraksi terbesar di sidang Paripurna , apa yang akan terjadi apabila memutuskan dan membacakan kebijakan partai yaitu Kotif Cimahi menjadi ibukota Bandung Barat.
“Sebagai orang Kotif Cimahi saya harus lawan dan saya harus membela masyarakat Cimahi yang di motori oleh Sekber, sehari sebelum sidang Paripurna saya merubah kebijakan Fraksi yaitu Kotif Cimahi menjadi sebuah kota yang mandiri tanpa sepengetahuan Partai secara kelembagaan, saya bacakan di Sidang Paripurna. ,tentu semua Fraksi kaget dan terkabulah perjuangan masyarakat Kotif Cimahi resiko yang saya hadapi adalah diberi sangsi akan di PAW. itulah perjuangan mudah-mudahan kedepan dalam menentukan pemimpin di Cimahi para pejuang Cimahi tetap semangat,minimal bisa mengarahkan masyarakat agar Pemimpin di kota Cimahi Kedepan orang yang memperhatikan sejarah, Pilihlah pemimpin yang benar-benar tahu sejarah, dan yang tinggal di Kota Cimahi,” pungkasnya.
