Selasa, 4 Maret 2025 13:43

Dedi Mulyadi Minta Inspektorat jadi ‘Pencegah Kebakaran’

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan para Inspektur Kabupaten/Kota se Jawa Barat terkait pergeseran peran.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan para Inspektur Kabupaten/Kota se Jawa Barat terkait pergeseran peran. [Instagram@hermansuryatman]

Limawaktu.id, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan agar peran Inpektorat dilakukan perubahan, yaitu agar Inspektorat menggeser perannya dari "pemadam kebakaran" ke "pencegah kebakaran". Ke depan, semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pihak ketiga, sebelum dibayar dilakukan check and recheck dulu oleh Inspektorat.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan para Inspektur Kabupaten/Kota se Jawa Barat terkait pergeseran peran tersebut bersama pak Gubernur,” terang Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suyatman, Selasa, 4 Maret  2025.

Menurut dia, Terkait dengan program kegiatan Pemda Provinsi Jawa Barat yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan lokusnya berada di Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota diharapkan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan, terutama diawal dan selama program kegiatan berlangsung agar berjalan lancar serta hasilnya optimal.

“Sebelumnya, kami melakukan rapat konsolidasi dengan TAPD untuk menajamkan rencana efisiensi dan realokasi APBD TA 2025 sebelum dilaporkan kepada Pak Gubernur. Pagi harinya kami melakukan inspeksi mendadak ke biro-biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat. Kami memastikan efektivitas pelaksanaan jam kerja di bulan Ramadhan. Datang lebih awal dan pulang lebih cepat, dengan jumlah jam kerja yang sama,” katanya.

Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga  menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar.

Rapat kerja tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari realokasi APBD 2025 Pemda Provinsi Jabar yang sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sampai tindak lanjut SE Kemendagri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025.

"Kami menyampaikan hasil Realokasi Anggaran bukan efisiensi, dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar," ucap Dedi.

"Dari realokasi itu nanti akan dibuat peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjabarkan seluruh belanja-belanja dari hasil realokasi anggaran yang hari ini mencapai Rp5,4 triliun, kemudian belanja turunannya seperti apa. Itu kami sampaikan walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item kegiatan yang akan dikerjakan," imbuhnya.

Menurut Dedi, salah satu fokus realokasi yakni pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan air bersih.

"Dialokasikan pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat, kemudian kedua pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan kegiatan pembangunan lainnya yang angka-angkanya fantastis," katanya.

Dedi menuturkan, realokasi APBD menjadi salah satu upaya untuk mengejawantahkan visi Jabar Istimewa sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

"Termasuk salah satunya merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti banjir di Karanglinggar (Karawang) yang belum selesai- selesai, banjir Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), di Kota Bandung, di Garut, Bogor kan perlu realokasi untuk dibelanjakan untuk pelayanan masyarakat," ucap Dedi.
 

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer