Rabu, 28 November 2018 17:59

Dapat Rp 12 Miliar/Tahun, ini Peran BLBI Abiyoso Dimata Mensos

Reporter : Fery Bangkit 
Mensos RI, Agus Gumiwang menghadiri perayaan HUT BLBI Abiyoso ke-57, Jalan Kerkof, Kota Cimahi, Rabu (28/11/2018).
Mensos RI, Agus Gumiwang menghadiri perayaan HUT BLBI Abiyoso ke-57, Jalan Kerkof, Kota Cimahi, Rabu (28/11/2018). [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Jumlah kebutuhan anggaran Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso untuk penyediaan bacaan, penerbitan buku-buku braille dan kebutuhan lainnya mencapai Rp 12 miliar per tahun.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) BLBI Abiyoso ke-57 di Jalan Kerkof, Kota Cimahi, Rabu (28/11/2018).

Baca Juga : Hadir ke HUT BLBI Abiyoso, ini Pesan Lengkap Mensos RI 

"Di sini Rp 12 miliar per tahun khusus (BLBI) Abiyoso," terangnya.

Dikatakannya, jumlah itu masih bisa bertambah mengingat peran BLBI Abiyoso sangat penting. Khususnya dalam mencetak literasi bagi kaum berkebutuhan khusus.

"Kalau kepala (BLBI Abiyoso) mengusulkan, kita bisa pertimbangkan," ucapnya.

Dikatakannya, peran BLBI Abiyoso sangat sentral membantu pemerintah dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Sebab, kata Agus, keberpihakan terhadap penyandang disabilitas itu dapat diwujudkan melalui penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak.

"Pemerintah juga secara bertahap dan bersungguh-sungguh mengambil langkah konkrit untuk mendukung kesetaraan bagi kaum disabilitas," ujarnya.

Selain itu, kata Agus, yang tak kalah pentingnya bagi pemerintah ialah pemenuhan terhadap akses informasi dan komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ia mengatakan, pada UU nomor 8 tahun 2016, bab 3 tentang hak penyandang disabilitas, pasal 5 Poin (1), huruf (t), disebutkan bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak berekspresi berkomunikasi, dan memperoleh informasi. 

"Sehingga literasi Braille memiliki peran penting sebagai salah satu aksesibilitas pemenuhan hak dimaksud," ucapnya.

Atas hal tersebut, kata dia, negara wajib menjamin akses penyandang disabilitas terhadap terpenuhinya hak-hak dasar terhadap dokumen kewarganegaraan, seperti akta kelahiran bagi anak-anak disabilitas terlantar dan memiliki KTP

"Tentu saja semuanya harus bisa diakses bagi penyandang disabilitas netra, misalnya dengan KTP braile dan ATM braile," ujar Agus.

Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan bantuan terhadap anak-anak disabilitas seperti kursi roda, menyediakan balai seperti BLBI Abiyoso dan pihaknya akan mengadakan Hari Disabilitas Internasional.

"Temanya Indonesia Inklusi Ramah Disabilitas. Dari tema itu agar menjadi satu acuan dan memacu kinerja menteri sosial untuk mempercepat penyandang disabilitas memiliki kontribusi," pungkasnya.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer