Jumat, 19 Oktober 2018 15:19

Catat!Pabrik di Cimahi Harus Bayar Upah Rp 2,8 Juta Mulai Januari 2019

Reporter : Fery Bangkit 
Buruh PT Matahari Sentosa Jaya Saat Menggelar Aksi Tuntutan Tunggakan Gaji Oleh Pihak Perusahaan.
Buruh PT Matahari Sentosa Jaya Saat Menggelar Aksi Tuntutan Tunggakan Gaji Oleh Pihak Perusahaan. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Cimahi - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, Supendi Heriyadi menegaskan, perusahaan harus konsekuen terhadap penetapan Upah Minimum Kota (UMK).

Upah bagi Buruh di Kota Cimahi tahun 2019 bakal mengalami kenaikan sebesar 8,03% atau sekitar Rp200.000.

Baca Juga : Asik!Upah Buruh 2019 di Cimahi Naik Rp 200 Ribu 

Sebab, Upah Minimum Kota (UMK) 2019 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana formula penghitungan upahnya masih mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional.

Berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, inflasi nasional per Oktober sebesar 2,88%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15%.

"Sebetulnya harus perusahaan harus konsekuen (bayar upah sesuai UMK)," kata Supendi saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah, Jum'at (19/10/2018).

Bagi perusahaan yang mengklaim tak mampu membayar upah sesuai besaran UMK, bisa mengajukan pernyataan penangguhan. Tapi tetap upah harus dibayarkan sesuai keputusan. Total perusahaan di Cimahi mencapai dengan total pekerjanya sekitar 82.296

UMK tahun 2019 ditetapkan Gubernur selambat-lambatnya pada 21 November 2018. Artinya, sebelum tanggal tersebut, Pemerintah Kota Cimahi harus mengajukan usulan UMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kalau secara ekonomi tidak mampu, bisa mengajukan penangguhan," imbuh Supendi.

Baca Lainnya