Minggu, 30 September 2018 14:43

Capaian Pajak Air Bawah Tanah di Cimahi Masih Rendah

Reporter : Fery Bangkit 
Mochamad Ronny, Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pendapatan (Bappenda) Kota Cimahi.
Mochamad Ronny, Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pendapatan (Bappenda) Kota Cimahi. [Fery Bangkit/limawaktuid]

Limawaktu.id, - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Bawah Tanah di Kota Cimahi tahun 2018 terbilang masih rendah.

Bagaimana tidak, pendapatan yang masuk kas daerah dari sektor pajak tersebut hingga Agustus 2018 belum mencapai 50% atau baru mencapai Rp2.148.279.469 dari target Rp4.346.272.600 tahun ini.

"Targetnya pajaknya Rp4.346.272.600, realisasinya sampai Agustus baru Rp2.148.279.469. Ini kurang dari 50 persen sampai dengan Agustus," terang Mochamad Ronny, Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pendapatan (Bappenda) Kota Cimahi, Minggu (30/9/2018).

Dijelaskan Ronny, ada berbagai persoalan mendasar yang menjadi penyebab raihan pajak belum mencapai 50%. Di antaranya, pajak untuk bulan September ini belum tertagih lantaran adanya pergantian pejabat.

Adanya pergantian pejabat itu, kata Ronny, berdampak terhadap keterlamabatan surat ketetapan pajak daerahnya, sehingga pajak air bawah tanah bulan ini belum masuk ke kas daerah.

"Ada (juga) yang meminta untuk penundaan pembayaran atau jatuh tempo. Ada beberapa di antaranya. Jadi kurang 50 persen sampai agustus," bebernya.

Total Wajib Pajak (WP) air bawah tanah di Kota Cimahi mencapai 169, dengan jumlah 400 sumur. Sumur yang dikenakan pajak ialah yang memiliki kedalaman minimal 100 meter. Mayoritas WP dimiliki industri di wilayah selatan.

Tarif pajak air bawah tanah sendiri mengalami kenaikan sejak Peraturan Wali Kota (Perwal) Cimahi Nomor 5 tahun 2015 direvisi menjadi Perwal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dari Rp500 meter/kubik menjadi Rp1.500/meter kubik.

"Ada perubahan Perwal. Mulai berlaku sejak Agustus untuk penetapan bulan September," ujar Ronny.

Ronny melanjutkan, dengan adanya kenaikan tarif pajak air bawah tanah itu, target Rp4.346.272.600 bisa tercapai diakhir tahun. Pihaknya hanya memiliki waktu sekitar empat bulan lagi untuk merealisasikannya.

"Personil kami optimitsis bisa tercapai (target," ucapnya.

Meski begitu, ungkap Ronny, harus ada beberapa pembenahan di lapangan. Misal, penyampaian informasi tentang kenaikan tarif, kemudian bagaimana pelayanan pengaduan supaya lebih cepat

"Sehingga saat pelayanan pengaduan keberatan dan sebagainya ini bisa ditetapkan lebih cepat," katanya.

Baca Lainnya